BANDA ACEH │ ACEH HERALD

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Haidar, mendesak Pemerintah Aceh segera mengembalikan anggaran dayah yang telah dialihkan untuk penanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) di Aceh. Diketahui anggaran yang dialihkan tersebut berjumlah Rp 205 miliar.

Menurut Tu Haidar, anggaran tersebut sangat dibutuhkan oleh dayah-dayah yang ada di Aceh, untuk pengembangan pendidikan dayah dan penanganan covid-19 di lingkungan dayah.

“Saya minta pemerintah Aceh mengembalikan semua anggaran dayah yang telah dipotong untuk penanganan Covid-19 itu. Jangan kurang sepeserpun,” kata pria yang akrab disapa Tu Haidar itu kepadfa wartawan, Minggu (3/5/2020).

Menurut putra dari Abu Tumin Blang Bladeh tersebut, dayah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling terdampak Covid-19. Bahkan, lingkungan dayah sangat rentan dengan penyebaran virus corona. Namun, penanganan pencegahan wabah untuk dayah tidak ada.

“Saya merasa aneh dengan pengalihan dana untuk dayah ini. Sementara dayah sendiri berdampak tak mendapatkan penanganan pada Covid-19 ini. Kenapa anggaran yang sudah ada malah dihilangkan? Padahal Dayah sangat membutuhkan anggaran untuk pencegahan corona tersebut,” ujar politisi dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) itu.

Sebagai solusinya, Tu Haidar meminta Pemerintah Aceh mencari pos anggaran di tempat lain yang lebih besar untuk penanganan Covid-19, tanpa harus memangkas anggaran untuk dayah-dayah di Aceh.

Kata dia, pengembalian anggaran dayah tersebut merupakan hal yang harus dilakukan Pemerintah Aceh sekarang ini. Tujuannya, agar tidak ada persepsi di benak rakyat Aceh, pemerintah tidak serius mendukung pendidikan dayah dan cuma sibuk dengan nomenklaturnya.

“Perlu diingat, setiap APBA adalah milik rakyat Aceh. Untuk penggunaannya tentu bagaimana kemauan rakyat Aceh, bukan sesuka penguasa. Bicara penanganan Covid-19 masih cukup banyak pos-pos anggaran lain yang lebih besar, bahkan mubazir yang bisa dialihkan ke penanganan Covid-19,” tandas Alumnus Dayah Darul Muarrif Lam Ateuk, Aceh Besar, itu.

Tu Haidar menyatakan, penyaluran dana Covid-19 yang anggarannya cukup besar, yaitu Rp 1,7 triliun itu merupakan uang rakyat. Karena itu, penyalurannya harus benar-benar tepat sasaran dan jangan ada kebocoran. “Saya berharap kepada pihak hukum baik KPK, Jaksa, Polisi, LSM, dan masyarakat, untuk sama-sama mengawal pengalokasian anggaran Covid-19, agar sesuai harapan kita semua,” pungkas Tu Haidar.(*)

PENULIS : POPON EL AZWANI