BANDA ACEH I ACEHHERALD.com – Melalui Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, yang diikuti 47 orang anggotanya, memutuskan, para pemimpin Aceh, mulai dari level PJ Gubernur hingga Pj Bupati/Walikota, hendaknya adalah orang Aceh. Baik yang berada di Aceh, maupun luar Aceh, karena mereka sedikitnya lebih memahami kearifan lokal Aceh.
Hal itu diungkapkan Ketua MPU Aceh Tgk Faisal Ali dalam kesempatan diskusi selepas pemberian materi kajian rutin Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) Aceh, di Coffee Garuda Gampong Baru, Banda Aceh, Rabu (21/06/2023) malam.
Menurut teungku yang akrab disapa Lem Faisal itu, tausiyah tersebut dikeluarkan seiring penempatan Penjabat Gubernur/Bupati dan Walikota di Aceh, seiring menghadapi Pemilu Legislatif dan pemilihan Kepala daerah yang definitif. Dan itu didapat melalui Rapat Paripurna, bukan keputusan pribadi ketua atau unsur pimpinan MPU Aceh. “Tahun lalu kami juga mengeluarkan tausiyah serupa, namun belakangan muncul Pj Gubernur yang bukan orang Aceh. Kami tetap sami’na wa ata’ na. Karena kami sadar itu adalah hak dan wewenang Jakarta. Kami hanya pada posisi mengusulkan atau memberi masukan, dengan segala pertimbangan untuk kemaslahatan daerah, serta tentu untuk saja untuk kesuksesan kerja figur yang ditunjuk,” kata Tengku Faisal Ali.
Ditambahkan, tausiyah itu benar benar murni untuk kemaslahatan ummat, terutama terkait dengan kemampuan memahami kearifan lokal. Terutama dalam koridor pelaksanaan kekhususan Aceh yang diberi kebebasan oleh Pemerintah untuk melaksanakan syariat Islam. “Jadi tak ada tendensi apapun dalam tausiyah itu, terutama dalam kaitan tendensi politik atau by order. Semuanya adalah suara hati dan dilatarbelakangi oleh peran ulama sebagai penjaga aqidah ummat,” tandas Lem Faisal.
Disebutkan, rekomendasi untuk figur pemimpin Aceh itu, tak terkait sedikitpun dengan proses usulan dari beberapa lembaga legislatif di Aceh saat ini, baik propinsi maupun Pj Bupati/Walikota yang kini telah disampaikan ke Kemendagri. Baik dalam jumlah hanya satu orang atau pun hingga tiga orang. “Kita tak terkait dengan usulan itu sedikitpun. Yang kita ingin adalah ditunjuknya putra Aceh untuk menjadi PJ di Aceh hingga pesta demokrasi 2024 kelak. Karena orang Aceh setidaknya telah mengerti tentang kearifan lokal Aceh.
Pengajian KWPSI telah kembali aktif sejak dua pekan silam. Kali ini, seperti diakui Ketua KWPSI, Dosi Ekfian SHI, pengajian itu dilakukan du pekan sekali. Sebagai pemberi materi dipercayakan kepada figur figur ulama terdepan Aceh. Selain itu juga cendikiawan muslim. Pada pekan pertama lalu, pemberi tausiyah adalah Tgk Masrul Aidi Lc MA.
