JAKARTA | ACEHHERALD.COM – Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki bersama Ketua DPR Aceh Saiful Bahri yang akrab disapa Pon Yaya selama di Jakarta bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam pertemuan secara terpisah itu, Pon Yaya mengatakan pihaknya berusaha untuk bisa menarik investor, guna meningkatkan pembangunan dan perekonomian rakyat di Bumi Tanah Rencong. Namun, untuk mendatangkan investor, dibutuhkan tercipta suasana Aceh yang kondusif. Dan, itu menjadi syarat utama.
Demikian disampaikan politisi Partai Aceh (PA) ini, usai bersama Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, bertemu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Senin, 25 Juli 2022 di Jakarta.
Menurut Pon Yahya, pertemuan dengan kedua menteri tersebut berlangsung hangat dan komunikatif, dengan agenda membahas berbagai persoalan dan solusi yang ditawarkan guna percepatan pembangunan di Aceh.
“Saya bersama Pak Pj Gubernur Aceh juga meminta agar Bandara SIM segera dibuka untuk penerbangan Internasional. Termasuk sejumlah pelabuhan laut yang ada seperti di Krueng Geukuh, Kabupaten Aceh Utara,” jelas politisi Partai Aceh yang akrab disapa dengan panggilan Pon Yaya.
Kata Pon Yahya, Menteri Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik sejumlah program yang disampaikan Pj Gubernur Aceh. Termasuk bagaimana strategi menjemput investor untuk kembali datang ke Aceh.
Hanya saja, ujar Pon Yahya, Menteri Marves berulang kali mengingatkan agar suasana di Aceh benar-benar kondusif. “Ini menjadi tugas kita bersama demi keberlanjutan pembangunan dan investasi di Aceh,” sebut Pon Yaya.
Sementara itu, terkait pertemuan dengan Mendagri Muhammad Tito Karnavian, menurut Pon Yahya juga berlangsung sangat terbuka.
“Pak Mendagri juga memberi perhatian khusus untuk Aceh. Termasuk soal perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus),” sebut dia.
Untuk itu, kata Pon Yahya, Mendagri meminta agar disiapkan secara tertulis, sesuai dengan regulasi dan aturan perundang-undangan yang ada. “Pak Tito menyatakan siap mendorong berbagai regulasi yang mempercepat pembangunan di Aceh,” katanya.(*)
