BANDA ACEH | SEKJEN Partai Aceh, Kamaruddin Abubakar yang akrab disapa dengan panggilan Abu Razak berbicara banyak tentang harapan Partai Aceh di era Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki yang dilantik Mendagri Muhammad Tito Karnavian, 6 Juni 2022.
Pembangunan Aceh sejak lima tahun terakhir dinilai hanya jalan di tempat. Belasan triliunan anggaran yang dikucurkan Pemerintah Pusat selalu saja tidak habis terpakai untuk membangun negeri ini. Padahal Aceh, sangat membutuhkan dana besar untuk pembangunan dan sekaligus untuk meminimalkan angka kemiskinan.
Tapi, kata Abu Razak, sialnya.. ketika Pemerintah Pusat mengucurkan dana triliunan rupiah, para birokrat di lingkungan Pemerintah Aceh tak siap. Dan, hasilnya pada akhir tahun selalu saja terjadi SIAPDA dan dana yang sudah dikucurkan untuk Aceh dikembalikan lagi ke Jakarta.
Karena itu, Abu Razak dalam sebuah bincang-bincang dengan Forum Pemimpin Redaksi Aceh yang dihadiri Ketua Farum Pemred Nurdisnyam dan Sekretaris Azhari Bahrul, di Halaman KONI Aceh, Jumat (8/7/2022) siang, melihat ada yang tidak beres di birokrasi Pemerintah Aceh. Penempatan pejabat dinilai tidak sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.
Jadi, kalau Pak Pj Gubernur Aceh ingin melakukan percepatan dalam pembangunan Aceh sesuai pesan Mendagri dan harapan seluruh rakyat Aceh, langkah pertama yang harus dilakukan adalah merasionalisasi birokrasi. Pejabat tidak becus, tidak bisa bekerja, pejabat yang menduduki jabatan bakan karena keahliannya…. harus segera dipinggirkan.
Di lingkungan Pemerintah Aceh sebenarnya banyak birokrat yang memiliki skill yang mumpuni. Tapi, karena ada faktor X, mereka banyak yang tersingkir. Sebagian mereka tidak lagi menempati jabatannya sesuai keahlian dan pendidikannya. Sementara sejumlah pejabat yang menduduki jabatan sttategis di lingkungan Pemerintah Aceh juga tidak memiliki kapasitas…
Persiapan PON 2024
Saat bertemu dengan Forum Pemimpin Radaksi Aceh, Abu Razak yang juga Ketua Harian KONI Aceh tidak hanya berbicara masalah pembanguan daerah secara keseluruhan, tapi juga berbicara banyak tentang persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2024 Aceh-Sumatera Utara.
Sesuai jadwal, jadwal pelaksanaan event olahraga terbesar di Tanah Air, PON Aceh-Sumut hanya tinggal dua tahun lagi.
Tapi, sejak Aceh terpilih sebagai tuan rumah beberapa tahun silam, apa yang sudah dibangun? Dengan nada prihatin, Abu Razak mengemukakan, jangankan ada pembangunan fisik semisal gedung atau lapangan olahraga, penunjukan tanah untuk lokasi pembangunan pun belum jelas hingga saat ini.
Kita khawatir kalau Pak Pj Gubernur Aceh tidak bertindak tegas, termasuk melakukan rasionalisasi birokrasi tubuh Pemerintah Aceh, pembangunan fasilitas olahraga akan tak akan pernah siap. Sehingga dikhawatirkan pada saat Presiden Joko Widodo hadir untuk meresmikan pembukaan olahraga multievent itu, apa yang diharapkan belum siap dan Presiden akan kecewa…
Karena itu, kami sangat mengharapkan mantan Pangdam Iskandar Muda yang kini menjabat Pj Gubernur Aceh melakukan langkah-langkah strategis untuk percepatan persiapan PON 2024 mendatang.
“Sebab, sampai hari ini, pembangunan belum bisa dilakukan. Belum ada lokasi yang sudah ditetapkan. Sementara KONI Pusat dan Kemenpora sudah berkali-kali menagih lokasi tanah tempat pembangunan venue PON Aceh,” ujar Abu Razak yang didampingi Kenedy.
Karena itu, Katua Harian KONI Aceh Kamaruddin Abubakar sangat mengharapkan kepada Pj Gubernur Aceh itu untuk mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya ya dengan merasionalisasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Aceh.
Sebab, menurut Abu Razak yang didampingi sejumlah pengurus KONI Aceh, keberhasilan dalam pelaksanaan PON, dimulai dengan pembangunan venue, stadion olahraga dan berbagai sarana pendukung lainnya. Seusai hasil bidding PON, ada lebih 30 cabang olagraga dipertandinfkan di Aceh dan pembukaannya juga dilakukan di Aceh.
Karena, 5 juta lebih rakyat Aceh sangat berharap pada tindakan taktis Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki dalam membenahi pembangunan Aceh ke depan. (*)
Penulis M Nasir Yusuf
