BANDA ACEH I ACEHHERALD
PELARANGAN eksport minyak mentah sawit (crude palm oil-CPO) membuat moril petani sawit kembali anjlok ke titik nadir. Baru sejenak menikmati harga sawit yang membaik setelah berkalang tahun menderita didera rugi berkepanjangan akibat harga sawit yang anjlok, kini petani sawit kembali diterjang badai, karena pemerintah melarang eksport.
Seperti diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu, pemerintah melarang total eksport CPO dan minyak goreng, dengan dalih untuk menstabilkan harga migor di dalam negeri. Sebelumnya pemerintah sempat memberlakukan domestic market obligation (DMO) 30 persen penyisihan CPO untuk pasar lokal. Namun entah mengapa kebijakan itu dicabut tiga pekan lalu hanya sejenak diberlakukan.
Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh, Fadhli Ali, menyebutkan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng membuat petani sawit menjerit. Kebijakan itu langsung membuat harga jual tandan buah segar (TBS) anjlok, belum lagi persoalan pupuk dan saprodi yang justru meroket. “Faktanya, setelah pidato Presiden Jokowi hari Jumat lalu, satu jam kemudian harga TBS langsung terkoreksi (Rp) 100-200 per kilogram,” kata Fadhli, dalam keterangannya, Minggu (24/04/2022).
Di samping harga yang memungkin makin anjlok, kata Fadhli, harga pupuk, pestisida dan herbisida terus melonjak naik. Kenaikannya sudah mencapai 200 persen. “Seperti contoh, pupuk NPK sudah di angka (Rp) 980 ribu per sak, sebelumnya hanya di kisaran Rp 340 ribu per sak. Ini situasi yang sangat kontradiktif dan sangat memberatkan kami petani,” kata Fadhli.
Di sisi lain pun, kata Fadhli, Menteri Keuangan melalui Peratuan PMK Nomor 23/PMK.05/2022 juga menaikkan Tarif PE CPO dari 155 US$/ton, naik menjadi 375 US$/ton dan Bea Keluar (BK) menjadi 200 US$/ton, totalnya menjadi 575 US$ (Rp8.350.000).
“Terkhusus akibat kenaikan PE ini, harga TBS kami terbebani hampir Rp 1.000 per kilogram,” ujar Fadhli.
Fadhli menjelaskan, yang mensubsidi minyak goreng dan Biodisel (B30) tersebut diambil dari dana PE, bukan APBN. Notabene adalah uang sumbangan petani sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Fadhli berharap, kebijakan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng jangan sampai terlalu lama. “Bapak Presiden supaya kebijakan stop ekport tersebut segera dievaluasi setelah tujuannya tercapai,” kata dia. “Kami yakin dan percaya dengan kebijakan Presiden Jokowi untuk kebaikan ke depannya, dalam tata kelola industri sawit yang merupakan tumpuan ekonomi negeri ini.”
Fadhli mengakui, wajar jika Presiden Jokowi mengambil kebijakan tersebut. Karena urusan minyak goreng tidak berujung-tuntas sudah empat bulan berlalu. Seharusnya, kata dia, hal itu menjadi tanggungjawab Kementerian Perdagangan. “Akibat dari polemik minyak goreng ini, sawit terkesan dipersalahkan oleh banyak pihak,” kata dia.
Padahal, kata dia, dunia mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling cepat pulih ekonomi usai dilanda pandemi Covid-19. Hal itu dikarenakan industri sawit yang terus mengalami trend positif dan dampak multi player effeck lainnnya. “Harus diakui, bahwa stop ekspor minyak goreng dan CPO sangat berisiko secara keseluruhan. Karena 16 juta petani sawit dan pekerja sawit menggantungkan hidupnya di perkebunan sawit rakyat,” sebut dia.
Menurut Fadhli, yang paling berisiko terhadap kebijakan itu adalah petani sawit akan mentelantarkan kebunnya, akibat anjloknya harga TBS di tengah naiknya HPP yang mencapai 100 persen. “Kebun sawit kami adalah harapan ekonomi rumah tangga yang sifatnya harian, jika terganggu tentu kami petani sawit akan menjadi beban negara. Karena kami akan mendaftar ke program keluarga harapan (PKH). Tentu hal ini cukup berat bagi kami petani sawit,” ujar Fadhli.
Terasa makin ironi, harga sawit dunia justru makin meroket dan Malaysia kini menjadi penikmat luar biasa dari trend positif pasar itu. “Kami hanya menjadi penonton dengan derai air mata,” pungkas Fadhli Ali.
