BANDA ACEH I ACEH HERALD
Di tengah trend harga komodity yang sangat fluktuatif dan terus menujukkan trend naik, dan membuka peluang terjadinya spekulasi dalam penetapan harga, termasuk minyak goreng yang kini disubsidi. Pemerintah melalui Satgas Pangan, akan terus memantau pergerakan harga harga tersebut, sekaligus melakukan penertiban terhadap komoditi yang disubsidi oleh pemerintah. “Kita tak mau ambil risiko, karena ini menyangkut hajad hidup rakyat,” kata Kadis Perindag Aceh, Ir Mohd Tanwier MM, Jumat (08/04/2022) lalu.
Penegasan Kadis Perindag Aceh itu menyikapi trend harga bahan kebutuhan pokok yang terus menaik, sebagai dampak global, seperti perang Rusia-Ukraina. Konflik itu secara langsung membuat harga komodity sawit meroket, hingga memunculkan efek berantai. Selain itu, harga BBM juga naik hingga praktis mendongkrak harga semua bahan kebutuhan, akibat ongkos angkut naik.
Menurut pria yan akrab disapa oleh rekan dan sejawatnya, Baong itu, kondisi tersebut membuat rakyat makin terjepit, karena diprediksikan trend harga terus menaik hingga lebaran Idul Fitri. “Ini belum sampai titik ekuilibrium, jadi potensi naik masih ada,” tutur Baong seraya menambahkan, pemerintah tak bisa campur tangan, karena semua itu kini terserah dengan trend harga pasar. Kecuali komodity yang disubsidi seperti migor.
Khusus Migor sejauh ini masih disubsidi oleh pemerintah, dengan landasan SK bersama tiga Menteri, yaitu Memperin, Mendag dan Menkeu. Di situ jelas dikatakan jika yang disubsidi adalah Migor curah, bukan migor kemasan. Dengan rincian, harga satu liter Rp 14.000 dan satu kilo Rp 15.500. “Harga itu di tingkat penyalur yang di Aceh diberikan kepada Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang juga BUMN serta Haji Ramli (distributor sembako). Jika pengecer mendapatkan harga di luar itu pada penyalur yang ditunjuk, laporkan ke kami, agar kita tindak tegas berkoordinasi dengan Satgas Pangan propinsi,” tegas Baong.
Di sisi lain, Kadis Perindag Aceh itu memastikan sejauh ini pasokan migor curah untuk Aceh tetap mencukupi. Khusus untuk Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Sabang dan Pidie Jaya, kisaran kebutuhan adalah 27-28 ton untuk dua hari. Jumlah itu belum termasuk kebutuhan untuk seluruh daerah Aceh liannya yang pasti lebih besar, dan ditangani oleh penyalur ditunjuk, yaitu PT PPI.
Dalam skema subsidi itu juga diatur jika pengecer hanya boleh mengambil margin keuntungan Rp 1000 untuk setiap liter atau kilo migor yang dilepas ke pembeli. “Namun kita sering mendengar banyak pengecer yang ogah menerima margin Rp 1000, hingga mereka menjual di atas itu. Bahkan ada yang menolak untuk menjual migor subsidi dan lebih memilih migor non subsidi yang margin keuntungan lebih besar,” imbuh Baong seraya menambahkan jika sebenarnya migor curah lebih orisinil, karena tak dicampuri bahan lain untuk membuat lebih menarik.
Di sisi lain, Baong merincikan, dari penelusuran yang ada, biaya operasional untuk membuat satu kilo migor itu mencapai Rp 26.000. Dengan kata lain, pemerintah mensubsidi setiap kilo migor sekitar Rp 11.500. Dana subsidi itu sendiri diambil dari dana BPDPKS yaitu dari dana penyisihan ekspor sawit nasional.
Sementar itu, jika dibandingkan dengan harga luar negeri, harga migor di Indonesia terhitung rendah. Karena kisaran harga migor di luar Indonesia adalah Rp 50.000-62.000 per kilogram.
