JAKARTA – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto menyatakan komitmen Pemkab Aceh Besar untuk menjaga keuangan negara melalui APBK Aceh Besar agar dikelola secara akuntabel dan bertanggungjawab dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Aceh Besar, terutama untuk pulih lebih cepat bangkit lebih kuat, pasca pandemic Covid-19. “Hal itu sesuai dengan imbauan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022,” tutur Muhamad Iswanto, sejenak menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan langsung oleh Meukeu dalam acara puncak Rakernas itu, Kamis (22/09/2022) siang.
Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tahun ini dilaksanakan dalam beberapa rangkaian kegiatan, mulai 22 Agustus sampai dengan 22 September 2022, berupa aneka lomba, webinar, coaching clinic, dan talkshow, termasuk pemberian penghargaan kepada entitas pelaporan peraih Opini WTP dengan kategori tertentu.
Pemberian pnghargaan WTP itu juga melibatkan jajaran kementerian, para gubernur dan walikota serta bupati se Indonesia.
Menkeu Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan, pemberian WTP itu adalah buah pencapaian luar biasa dari perjalanan RI membangun laporan keuangan secara akuntabel dan betanggungjawab. “Kita tak berharap hanya sebatas WTP, tapi pengelolaan APBD dan APBN yang betul betul bermanfaat dan juga untuk memecah masalah yangdihadapi bangsa dan negeri Indonesia saat ini,” kata Sri Mulyani.
Dirincikan, tahun ini sebanyak 92, 25 persen daerah Indonesia meraih predikat WTP, sedangkan tahun lalu hanya 84 persen. “Ini pencapaian luar biasa. Ini menandakan pembeda dan terus menjalankan fungsi pemerintahan dalam kondisi pandemic, namun tetap jaga akuntabilitas keuangan negara,” tandas Menkeu.
Sri Mulyani berharap daerah tetap kedepankan aspek akuntabilitas penggunaan keuangan negara secara tepat. Dua tahun terakhir punya program khusus penangananan Covid. “Sejauh ini APBN dan APBD tetap jadi andaan, jadi kita tak boleh terlena dan berpuas diri dengan prestasi raihan WTP. Karena tantanga ke depan sangat rumit dari sisi keuangan negara. APBN tetap fungsi penjaga ekonomi negara, termasuk fungsi stabilitas negara,” tutur Sri Mulyani.
Komit jaga keuangan negara
Sementara itu Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto mengatakan, pihaknya akan komit untuk menjaga keuangan negara. Dalam kaitan itu, Pemkab Aceh Besar akan terus melakukan langkah langkah strategis untuk pengelolaan keuangan negara di Aceh Besar. Salah satu sasaran untuk mencapai itu adalah dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata kelola pemerintahan yang baik (god governance) di Aceh Besar. “Komitmen itu akan diterapkan di Aceh Besar, dengan dukungan kolektif semua pihak terkait,” kata Iswanto.
Dikatakan, prestasi raihan WTP 10 kali secara beruntun itu juga sebagai buah dari keja keras semua elemen di Aceh Besar. “Apresiasi dan terimakasih Saya kepada seluruh sesepuh, semua para bupati terdahulu, pimpinan dan seluruh anggota DPRK Aceh Besar yang telah membangun pondasi kokoh untuk akuntabilitas penganggaran Aceh Besar,” tutur Muhammad Iswanto, pagi tadi.
Menurut Iswanto, hasil yang diraih itu juga tak terlepas dari kerja kolektif semua pihak di Aceh Besar, dan itu juga buah dari soliditas yang makin terjalin, dengan menanggalkan sikap personal. “Penghargaan Ini menjadi bukti yang tak terbantahkan dari kerja kolektif dibarengi soliditas lintas sectoral, hingga melahirkan produk akuntabilitas mumpuni dalam laporan penganggaran yang sesuai dengan tuntutan birokrasi kekinian,” tutur Iswanto.
Pj Bupati yang terhitung dekat dengan ulama itu mohon doa dan restu seluruh sesepuh, tokoh masyarakat dan alim ulama di Aceh Besar, untuk terus melanjutkan perjuangan serta rangkaian ikhtiar demi mewujudkan Aceh Besar yangg lebih baik di masa kini dan mendatang. “Saya berharap dengan tulus, mari kita berdoa bersama untuk saling menguatkan tekad mewujudkan Aceh Besar yang lebih baik, bukan hanya sebatas akuntabilitas, namun juga terwujudnya pembangunan yang sesuai ekspektasi semua pihak di Aceh Besar,” tandas Iswanto.
Para kepala daerah yang diundang langsung ke Kemenkeu untuk penyerahan penghargaan itu hanya berlaku untuk daerah yang mencapai WTP minimal 10 kali secara beruntun. Artinya, sertifikat WTP yang di bawah 10 kali diserahkan di propinsi masing masing.
