SIGLI | ACEH HERALD.com – Puluhan pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, Aceh, Kamis (10/9/2020) menandatangani pakta integritas dengan disaksikan delapan pejabat eksternal, termasuk Bupati Pidie, Roni Ahmad SE.
Sertifikat Perencanaan Pembangunan Zona Integritas menuju BPN Pidie wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, ditandatangani Bupati Pidie Roni Ahmad SE, Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh Dr Agustyarsyah S.SIT, SH, MP, Kepala Kejaksaan Negeri Sigli Gembong Priyanto, Ketua Pengadilan Sigli Eli Yurita, Kapolres Pidie AKBP Zulhir SIK MH, Perwakilan PPAT Cut Maisura SH, Ketua PWI Aceh, Tarmilin Usman, dan Ketua Ombudsman Aceh, Dr Taqwadin Husin.
Kepala BPN Pidie, Saiful Azhari mengatakan pencanangan pembangunan zona integritas di lingkungan instansinya dimaksudkan untuk melakukan perubahan dalam pelayanan. “Kalau selama ini, masih ada kelambatan, karena berbagai alasan, di masa mendatang dengan seluruh pegawai BPN Pidie sudah menandatangani pakta integritas, diharapkan pelayanannya di bidang keagrariaan ini akan semakin bagus,” katanya.
Sementara itu Kepala BPN Aceh, Dr Agustyarsyah mengatakan sebenarnya dengan sistem dan aplikasi yang sudah dibangun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, termasuk di Kabupaten Pidie, akan menjadikan Kantor BPN menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani .
“Dengan sudah dibuat aplikasi, masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanahnya, cukup sekali datang. Hanya antar berkas. Setelah itu prosesnya bisa dipantau lewat aplikasi. Dan jika sudah selesai, sertifikatnya bisa diprint di rumah saja.
Menurut Agustyarsyah, aplikasi khusus yang diberi nama Aplikasi Sentuh Tanahku sudah ada. Tapi yang jadi masalah sekarang, sosialisasi ke masyarakat yang belum maksimal dilakukan.
Karenanya, tambah Kepala Badan Pertanahan Provinsi Aceh, kita akan segera melakukan sosialisasi dan seluruh 23 Kantor BPN se Aceh akan dibangun aplikasi sentuh tanahku.
Bupati Pidie Roni Ahmad yang akrab disapa Abu Syik mengatakan banyak persoalan tanah di Kabupaten Pidie dan kalau dibahas satu persatu tidak akan habis dalam satu bulan ke depan.
“Banyak tanah masyarakat yang diklaim sebagai Hak Guna Usaha (HGU) oleh pengusaha besar atau bandit-bandit di daerah kita.
Dikatakan, dengan saham-saham yang dimilikinya mereka menguasai sebagian tanah di Kabupaten Pidie. “Kalau ini yang terjadi rakyat kita mau kita kemanakan. Pak Presiden mengharapkan rakyat terus meningkatkan sektor pertanian. Tapi, kalau lahan sudah dikuasai pihak lain, dimana petani harus bercocok tanam,” kata Abu Syik.
“Kalau ingin keluar dari krisis pangan, maka masalah tanah itu tuntas,” ujarnya.
Ketua Ombudsman Aceh, Dr Taqwadin Husin mengatakan penandatanganan pakta integritas ini dinilai sangat penting. Penting pertama pentingnya untuk peningkatan pelayanan publik. Iini sesuai dengan dinamika. Sekarang semua pelayanan harus berbasis IT.
Karena itu, kata Taqwaddin, dokumen tanah sangat penting. “Jangan sampai kasus-kasus tanah yang semula masih di bidang perdata, karena dokumennya tak jelas, dari masalah perdata berubah jadi kasus pidana. “Jangan sampai itu terjadi di Pidie,” ujar ketua Ombudsman Aceh yang tenaga pengajar di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh.
penulis : M Nasir Yusuf
