BANDA ACEH | ACEH HERALD

PEMERINTAH Aceh akan melakukan koordinasi dengan lintas terkait seputar surat penegasan Mendagri yang diteken oleh Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik, tentang pelaksanaan Pilkada serentak di Aceh yang diminta harus mengikuti ketentuan secara nasional. Dengan kata lain, Kemendagri secara langsung menganulir Pilkada tahun 2022 di Aceh dan diganti dengan pola nasional yaitu tahun 2024.

Hal itu diungkapkan Asisten I Sekda Aceh Bidang Pemerintahan, DR M Jakfar MHum, kala ditanyai seputar Surat dari Kemendagri dengan nomor 270/2416/Otda tertanggal 16 April 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh di Banda Aceh. Diakui surat itu sudah masuk ke Kantor Gubernur Aceh.”Ya, kami sudah menerima surat dimaksud. Saya belum bisa menanggapinya, karena akan duduk secara internal Pemerintah Aceh. Insya Allah segera kita lakukan hal itu,” kata Jakfar.

Ditambahkan, setelah duduk secara internal Pemerintah Aceh, lalu akan dilakukan koordinasi dengan jajaran DPRA serta KIP Aceh. Setelah itu akan kata yang sama untuk menyikapi surat tersebut.

Ketika ditanya lebih jauh menyangkut ketentuan UUPA yang ‘gugur’ dengan UU Nomor 10 tahun 2016 Pasal 201 ayat (3) dan (8), menyangkut jadwal Pilkada Aceh, M Jafar secara diplomatis mengatakan dirinya tak punya wewenang berkomentar terkait itu.

Seperti diketahui, sedikitnya 17kabupaten/kota di Aceh dan jabatan Gubernur Aceh juga akan habis masa jabatannya tahun 2022. Karena itulah KIP Aceh telah sempat menyusun jadwal Pilkada Aceh hingga tanggal pencoblosan di tahun 2022. Dalam surat berlogo Kemendagri itu ditegaskan jika akan dilakukan Pilkada pada Bulan Nopember 2024.

Dalam surat itu disebutkan, Pilkada itu diserentakkan dengan Pilpres dan Pileg di semua jenjang dengan pertimbangan untuk menjamin adanya sinergitas antara program nasional dan program daerah dengan visi misi kepala daerah yang terpilih nantinya. Selain itu juga dengan pertimbangan efisiensi dari waktu dan biaya.

Surat yang diteken oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik itu disebutkan kebijakan kontestasi Pilkada serentak itu juga mengacu pada UU Nomor 10 tahun 2016 Pasal 201 ayat (3) dan (8). Selain mengacu pada UU nomor 10, keputusan itu juga hasil koordinasi antara Pemerintah, Komisi 2 DPRI, serta Komisi Pemilihan Umum RI sebagai penyelenggara Pilkada hingga Pileg..

Surat Dirjen Otda itu semakin menegaskan posisi sikap Pemerintah Pusat yang bersikukuh untuk menyelenggarakan Pilkada serentak di Aceh tahun 2024, yang juga serentak secara nasional. Praktis, nasib harapan sebagian kalangan di Aceh untuk terlaksananya Pilkada serentak di tahun 2022, hampir dapat dipastikan sudah tamat.

Kalangan yang berkeinginan untuk terwujudnya Pilkada tahun 2022, karena menilai dasarnya hukumnya adalah UUPA, yang secara tegas menyebutkan Pilkada di Aceh lima tahun sekali. Namun ‘Jakarta’ punya pertimbangan lain. Sikap tegas Jakarta sudah dibuktikan, dengan tidak memberi sinyal anggaran bagi Pilkada Aceh tahun 2022. Walaupun pihak KIP Aceh telah merecanakan Pilkada tahun 2022 hingga tanggal pencoblosan.(*)