LHOKSEUMAWE|ACEHHERALD.Com-Pemerintah Kota Lhokseumawe belum memiliki rumah sakit daerah. Kondisi ini berbeda jauh kalau dibandingkan dengan daerah pemekaran lainnya seperti Subulussalam, Bireuen, Abdya dan Pidie Jaya.
Selama ini Pemko Lhokseumawe menggunakan rumah sakit umum di komplek PT Arun untuk fasilitas berobat warga. Fasilitas kesehatan yang di tempat ini bukan milik pemerintah tetapi punya perusahaan yang dipinjampakaikan kepada Pemko melalui PT Elman. Namanya juga pinjaman asset dan suatu waktu bisa ditarek oleh yang punya barang.
Langkah yang mesti ditempuh oleh Walikota Lhokseumawe Dr Sayuti Abubakar SH MH dan Wakil Walikota Husaini SE adalah segera membangun rumah sakit daerah. Sebab, kalau langkah ini terlambat dimulai maka fasilitas kesehatan milik pemerintah ini bakal tidak terwujud. Apalagi dari sejumlah daerah pemekaran Lhokseumawe yang belum memiliki rumah sakit daerah.
Catatan dari media ini, pada tahun 2022, Pj Walikota Lhokseumawe Dr Imran sudah merencanakan pembangunan rumah sakit daerah. Ia sudah memplot dana sekitar Rp 2 Milyar untuk DED. Lokasi pembangunan RSUD waktu itu direncanakan di Kandang, Kecamatan Muara Dua.
Hasil yang bisa diperoleh dengan beroperasinya RSUD adalah PAD Pemko Lhokseumawe akan meningkat. Kemudian para relawan yang selama ini bekerja habis-habisan membantu pemenangan Sayuti Abubakar/Husaini SE bisa bekerja ditempat ini dengan status yang berbeda-beda. Denyut eknomi akan bangkit terutama bagi pemasok sayur-sayuran, telur, ikan, beras dan kebutuhan pokok lainnya. Kemudian diseputaran rumah sakit akan lahir ruko dan tempat warga berjualan sehingga denyut ekonomi masyarakat meningkat.
Terkait lokasi yang mungkin bisa dibangun RSUD warga menyarankan di eks Terminal Bus Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe. Lokasi ini sangat pas apalagi dekat bibit Pantai yang juga bisa dikembangkan menjadi lokasi wisata.
Di Lhokseumawe saat ini lebih banyak rumah sakit milik swasta. Ada sekitar 11 RSU swasta yang sahamnya dimiliki oleh yayasan atau perusahaan dari Jakarta. Kalau perusahaan di Jakarta dan kendaraan yang dipakai juga berplat dari luar Aceh maka bisa dipastikan mereka membayar pajak di luar Aceh. Lhokseumawe hanya kebagian limbah saja dan pemasukan yang sangat minim.
Harapan tentu ditambatkan pada dua pimpinan daerah ini apalagi dalam poin nomor tuju dari misi yang disampaikan saat kampanye adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semestinya kita mengguggah agar realisasi pembangunan RSUD Lhokseumawe bisa dilakukan pada tahun pertama mereka menjabat. Kalaulah pertahun dianggarkan dana untuk pembangunan RSUD Rp 1 Milyar maka limat tahun sudah ada Rp 5 Milyar dan sudah bangunan dan beberapa kamar rawat RSUD.
