LHOKSEUMAWE I ACEHHERALD.Com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe, Faisal mencoret anggaran pengadaan mobil dinas untuk pimpinan dewan.

Langkah ini dilakukan supaya dana pengadaan mobil bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang semestinya layak dibantu.

Alasan lainnya adalah minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta adanya kebutuhan masyarakat yang mendesak menjadi alasan utama tidak boleh beli mobil dinas baik untuk pimpinan DPRK maupun walikota dan wakil walikota terpilih nantinya.

Saran politisi Partai Aceh disampaikan saat awal pembahasan anggaran tahun 2025 secara sepihak.

Menurut Faisal, untuk anggaran tahun 2025 untuk hal-hal yang tidak penting akan ditiadakan. Contoh, pengadaan mobil dinas baru untuk pimpinan DPRK ditiadakan karena mengingat keadaan keuangan Lhokseumawe yang minim jadi tidak mungkin dianggarkan. “Program tersebut sudah saya hapus dalam rancangan anggaran,” katanya.

Menurut Faisal, masih banyak hal lain yang lebih penting untuk kemaslahatan masyarakat Lhokseumawe yang butuh dana maksimal.

Minimnya anggaran dan juga tidak adanya peningkatan PAD menjadi sumber utama yang harus dicari jalan keluar bersama.

Pencoretan anggaran pengadaan mobil dinas, ujar Faisal, bukan hanya untuk pimpinan dewan saja, hal ini berlaku juga untuk kendaraan walikota dan wakil walikota terpilih nantinya.

“Kami tidak menyetujui untuk pengadaan tahun 2025. Biarkan walikota terpilih nantinya menggagas inovasi terbaru untuk bisa meningkatkan PAD Lhokseumawe secara signifikan,” katanya.

Sebagai gambaran umum, jumlah APBK Lhokdseumawe setiap tahun berkisar antara Rp 850-860 Miliar. Dari jumlah itu hanya sekitar Rp 70 Miliar saja yang merupakan pendapatan asli daerah.

Dari jumlah PAD dimaksud sebagian besar untuk membayar honor THL dan sekitar Rp 30 Miliar yang didistribusikan untuk biaya pembangunan di sekitar 31 OPD. (Adv)