MASIH kental diingatan kita, bagaimana dulunya banyak pemukiman atau perumahan rakyat di wilayah urban yang sebagian tidak layak dan kumuh, seolah disulap menjadi tertata rapi dan indah penuh warna.
Ya…program yang hadir diawali dari penamaan sebagai PNPM dan akhirnya penyebutan nya menjadi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dimana ada banyak pengharapan bergantung pada perjalanan yang dilakukan mulai dari merangkak lalu tertatih hingga bangkit namun setelahnya raib seperti di telan bumi.
Pascadua tahun hilangnya pelaku atau konsultan seolah berjibaku menyulap KOTAKU. Dimana kalian, apa kabar nya yang dulu sempat menjadi pujaan bagi orang banyak, terutama bagi masyarakat selaku penerima manfaat.
Tahu kah kawan. Beberapa waktu lalu Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Agus Harimukti Yudhoyono atau biasa disapa AHY, menyampaikan dalam pertemuan sesi tematik HOUSING and URBAN Agenda di BRICS Urbanization Forum pada 23 Juni 2023 bahwa sejumlah program seperti contohnya KOTAKU terkait penanganan kawasan kumuh diwilayah urban yang di dukung oleh world bank sebelumnya telah menunjukkan hasil yang baik dan kebermanfaatan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kami mengundang kemitraan yang lebih luas lagi dengan berbagai multilateral development bank dari BRICS, untuk memperkuat praktik baik melalui program pembiayaan, digitalisasi, dan harmonisasi, standar sesuai komitmen kita dalam paris agreement, SDGs, dan New Urban Agenda,” ujar AHY lagi.
Tentu saja hal ini sangat diharapkan dapat menjadi angin segar bagi semua pelaku baik ditingkat masyarakat maupun bagi mereka yang pernah terlibat langsung sebagai konsultan program KOTAKU untuk bisa kembali berdedikasi menjadikan lingkungan semakin lebih baik lagi menuju SDGs.
Sebagai salah satu keberhasilan yang didapat dari perjalanan Program KOTAKU melalui pemberdayaan yang hingga kini masih berjalan adalah dalam bidang pemberdayaan ekonomi bergulir dan dari sekian banyak program ini, masih ada yang berjalan, yakni di wilayah Kabupaten Aceh Besar yaitu Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya.
Perjalanan sisa peninggalan dari program terdahulu masih terus berjalan hingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat terutama para perempuannya.
Bukan hanya kegiatan tersebut, namun masih berjalan juga kegiatan yang dilakukan sejak tahun 2019 yang merupakan pilot project dimana Aceh Besar merupakan satu-satunya wilayah yang tidak mendapatkan anggaran BDI (Bantuan Dana Infrastruktur) namun berkat kegigihan semua pihak mulai dari Pemerintah Daerah, BUMN, dan Konsultan hingga masyarakat dan akhirnya bisa membangun satu Ruang Terbuka Hijau Publik yang diresmikan oleh Bupati Aceh Besar pada 14 November 2019 lalu yang merupakan kolaborasi bersama BRI.
Tak hanya sampai disitu, gampong tersebut juga menjadi pilot project dalam bidang persampahan yang merupakan kolaborasi bersama PT Solusi Bangun Andalas.
Kegiatan-kegiatan tersebut hingga kini terus berjalan dan masih menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat.
Bukan hanya Meunasah Papeun saja, namun masih banyak gampong lainnya yang mungkin sama kondisinya dan tidak tertutup kemungkinan juga ada desa lainnya yang perjuangan awal nya mengupayakan agar mendapatkan bantuan terutama dibidang persampahan dan akhirnya menjadi satu monument PUPR yang jika kembali diingat betapa luar biasanya perjuangan yang dilakukan namun semua tak lah sama.
Mulai dari penjajakan hingga perjalanan studi banding yang di support oleh pemerintah daerah setelah semua pembekalan telah dberikan, namun pada akhirnya semua hanya menjadi sebuah bangunan kenangan, karena sebenarnya ada begitu banyak pengorbanan dalam penyelesaian hal tersebut, selain sebagai tanggung jawab pekerjaan juga ada tanggung jawab moral yang harus diselesaikan yang tak lepas dari ungkapan semua bukan ada pada bisa atau tidak bisa melainkan mau atau tidak mau.
Dua tahun sudah program KOTAKU pergi, namun bagi mereka yang menggantungkan hidupnya disana, maka statement yang disampaikan oleh Menteri Perumahan Rakyat RI ini merupakan angin segar yang bisa sedikit memberikan nafas baru bagi semuanya selain para pelaku juga kepada masyarakat yang merupakan penerima manfaat langsung.
Mengomentari statment Menteri Perumahan Rakyat itu, Drs Syukri, Wakil Bupati Aceh Besar mengemukakan bahwa Program Kota Tanpa Kumuh yang diketahui banyak memberikan manfaat terutama dalam segi penataann permukiman, dimana sebagai pemerintah daerah tentu tidak bisa seluruhnya menjangkau lebih detail.
Seperti contoh pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman konsultan, dimana pendampingan yang dilakukan mampu memberikan pencerahan perubahan dalam penataan permukiman, yang jauh sebelum nya juga ada program dalam segi pemberdayaan ekonomi.
“Kami sangat berharap kepada para pemangku jabatan untuk dapat kiranya mengembalikan program ini agar apa yg sudah berjalan bisa terus menjadi lebih baik terkhusus dalam penataan permukiman,” kata Wabup Aceh Besar ini.
