BLANGPIDIE| ACEH HERALD – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh, Taqwallah, mengajak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Pemkab Abdya) untuk menyukseskan program GISA (Gerakan Imunisasi dan Stunting Aceh).
Karena Provinsi Aceh masih berada di atas 30 persen atau masuk dalam 10 besar daerah dengan angka stunting tertinggi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya Sekda Aceh Taqwallah dalam kegiatan Evaluasi Dana Desa dan Rencana 2023 serta Pemantapan Progam GISA di Gedung DPRK Abdya, Kamis (1/9/2022).
Acara dihadiri Pj Bupati Abdya, H Darmansah SPd MM bersama Anggota Forkopimkab setempat, Sekda Aceh mengatakan, persoalan stunting sangat penting dan perlu tindak lanjut dari semua kalangan.
Mulai dari tingkat bawah seperti, orang tua, Keuchik (Kepala Desa, Tenaga Bidan, pihak sekolah hingga tingkat atas seperti kepala daerah serta unsur terkait lainnya.
Sekadar diketahui hahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah 5 tahun) akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan, pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi barusia 2 tahun.
Karena itu Sekda Aceh minta masing-masing pemerintah kabupaten untuk mengali persoalan yang ada di lapangan, sehingga diperoleh cara dan upaya serta formula apa yang akan dilakukan untuk meminimalisir angka stunting.
“Setiap daerah tentun memiliki permasalahannya masing-masing, dan ini tentu berbeda pula antara satu daerah dengan daerah yang lain begitu juga dengan Kabupaten Abdya,” katanya.
Sebagaimana diketahui, tambah Taqwallah, angka stunting di Provinsi Aceh masih berada di atas 30 persen atau masuk dalam 10 besar daerah dengan angka stunting tertinggi di Indonesia.
Melalui program GISA diyakini angka tertinggi stunting bisa diturunkan dengan upaya dan penanganan secara khusus di masing-masing kabupaten/kota di Aceh.
Sumber dana untuk GISA dijelaskan selain dari dana desa juga bersumber dari DAK-Kb, BOK-PKM dan APBA Dinkes Aceh dengan pengalokasian yang berbeda-beda. DAK-Kb tersebut dialokasikan untuk operasional dan managerial.
Dana desa dialokasikan untuk kegiatan spesifik di desa, PMT lokal, balita stunting-Bumil KEK. Kemudian, BOK-PKM dialokasikan untuk mendukung operator petugas Puskesmas, APBA Dinkes Aceh dialokasikan untuk publikasi, logistik dan lainnya.
Paling penting, tegasnya adalah kemauan bersama dalam menekan angka stunting bahkan pemerintah daerah telah menyediakan tablet tambah darah (ttd) untuk remaja putri dan nutrisi khusus yang sudah dikemas untuk disalurkan kepada ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan balita kurus.
Karenanya, keuchik harus memastikan bahwa obat itu dapat disalurkan dengan baik dan dikonsumsi oleh pihak yang ditargetkan dalam 10 intervensi stunting.
Angka Stunting di Abdya 9,5 Persen
Sementara itu, Pj Bupati Abdya, H Darmansah SPd MM pada kesempatan itu menyatakan menyambut baik program GISA yang dipimpin langsung Sekda Aceh. Dalam hal ini, Pemkab Abdya dengan sepenuhnya mendukung program dimaksud.
“Apa yang disampaikan Sekda Aceh akan diterapkan di Abdya, mulai dari program kebersihan dan donor darah diwajibkan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) Abdya. Anggaran tahun depan, Pemkab Abdya akan menyediakan satu unit mobil PMI untuk memudahkan proses donor darah secara berkeliling,” ungkap Darmansah yang menjabat Pj Bupati Abdya sejak 15 Agustus lalu.
Ia menambahkan bahwa program GISA harus diwujudkan segera dengan memanfaatkan makanan lokal yang bernilai gizi tinggi. Disamping itu, dibantu dengan tablet tambah darah, imunisasi, vitamin dan lainnya yang mencakup dalam 10 intervensi stunting.
Darmansah menjelaskan, awalnya angka stunting di Abdya mencapai 44 persen, akan tetapi setelah dihitung ulang menjadi 9,5 persen dan data ini harus tetap diupdate ulang untuk membenarkan data.
Pj Bupati Abdya itu mengingatkan para keuchik agar mengalokasikan dana desa tahun 2023 untuk penanganan stunting, dengan harapan angka stunting semakin berkurang dan menjadikan Kabuaten Abdya lebih sehat dan maju.
“Lakukan pendataan di lapangan dengan baik, jangan sampai salah dalam memasukan data dalam aplikasi. Mudah-mudahan persoalan stunting ini bisa tuntas dalam waktu dekat,” katanya lagi.
Kegiatan Evaluasi Dana Desa dan Rencana 2023 serta Pemantapan GISA di Gedung DPRK Abdya, dihadiri sejumlah pejabat dari Provinsi Aceh, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kabupaten (Forkopimkab) , Sekda Abdya, Salman Alfarisi ST, kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), para kepala Puskesmas, Tenaga Bidan, Keuchik dan unsur terkait lainnya.(*)
Penulis : Zainun Yusuf (Aceh Barat Daya)
