TAPAKTUAN|ACEHHERALD – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Bappeda menggelar Rapat Koordinasi Forum Satu Data Terintegrasi (SaDARI) Bersama Dinas Kominfo Persandian Kabupaten Aceh Selatan dan BPS Aceh Selatan, di Aula Bappeda lt.III, Senin (24/10/2022).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Setdakab, Para Kabag Setdakab, Kepala BPS Aceh Selatan, Para Kepala SKPK dan kepala kepala bidang, Para Camat, serta undangan lainnya.
Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs H T Darisman dalam sambutannya mengatakan, Satu Data Terintegrasi merupakan program nasional sesuai dengan visi misi Bupati Aceh Selatan, berdasarkan Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dengan tujuan untuk membangun koordinasi tentang penyediaan data, meningkatkan komitmen lintas sektor dalam penyediaan data berkualitas dan tepat waktu. “Sebagai upaya terwujudnya percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagai bentuk kebijakan tata kelola data pemerintah, untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses oleh Instansi Pusat maupun Daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan data untuk perancanaan pembangunan daerah,” kata T Darisman.
Ditambah T Darisman bahwa di Kabupaten Aceh Selatan, kebijakan satu data diimplementasikan melalui program SaDARI (Satu Data Terintegrasi) di tingkat Kabupaten. sampai saat ini pelaksanaan program ini belum optimal. “Secara umum, penerapan satu data indonesia di tingkat Kabupaten dihadapkan dengan berbagai kendala, antara lain, kesiapan infrastruktur, adanya perbedaan-perbedaan standar dan metadata di setiap instansi Pemerintah, serta minimnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia pengelola data di daerah. Tetapi tentunya hal ini dapat kita atasi bersama,” tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfosan Kabupaten Aceh Selatan, Munharsam, SE, M.Si mengatakan pihaknya menyambut baik semua saran dan pendapat yang disampaikan para peserta yang bersifat konstruktif, agar program prioritas ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. “Untuk mengatasi kendala tersebut tentu perlu dilibatkan unsur dinas terkait sehingga dapat memperkuat data administrasi di setiap dinas tersebut dan menjadi program ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan daerah, membangun koordinasi tentang penyediaan data,” katanya.
Penulis: Zulfan/Aceh Selatan
