Bawaslu Pijay Gelar Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2019

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″] MEUREUDU | ACEH HERALD KETUA Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Pemilu dan Pemilukada Pidie Jaya, Fajri M Kasem menyebutkan, secara umum pelaksanaan tahapan Pilkada dan pemilihan calon anggota legislatif (Caleg) tahun 2019 lalu di wilayahnya berjalan tertib dan lancar. Kendati adanya beberapa pelanggaran, namun semua itu dapat diselesaikan dengan baik tanpa berakhir … Read more

Iklan Baris

Lensa Warga

Bawaslu Pidie Jaya, Jumat (20/11/2020) petang, menggelar rapat evaluasi Pilkada 2019 (Dok. Foto Aceh Herald/Abdullah Gani)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

MEUREUDU | ACEH HERALD

KETUA Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Pemilu dan Pemilukada Pidie Jaya, Fajri M Kasem menyebutkan, secara umum pelaksanaan tahapan Pilkada dan pemilihan calon anggota legislatif (Caleg) tahun 2019 lalu di wilayahnya berjalan tertib dan lancar. Kendati adanya beberapa pelanggaran, namun semua itu dapat diselesaikan dengan baik tanpa berakhir di meja hijau. Khusus pencoblosan lebih dari satu kali, rata-rata terjadi di hampir semua kabupaten/kota di Aceh.

Fajri Kasem mengatakan hal itu dalam sambutannya pada kegiatan evaluasi penegakan hukum pemilu tahun 2019 lalu, Jumat (20/11/2020). Pertemuan “berlabel” Rapat Dalam Kantor (RDK) yang digelar di Kantor Bawaslu Pidie Jaya, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum  dan keadilan pemilu. Tujuannya adalah, untuk mendapatkan masukan dari stakeholder dan kelemahan-kelemahan yang telah dilakukan Panwaslih. Dengan harapan, demi perbaikan ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Ditambakan kegiatan tersebut juga sebagai salah satu bentuk komitmen Panwaslih Pidie Jaya yang bersifat terbuka dan akomodatif, demi lahirnya sebuah perubahan ke depan menjadi lebih baik. Acara tersebut juga ikut dihadiri sekaligus sebagai pemateri yaitu, Ketua Panwaslu Aceh, Fahrul Ridha MH. Sementara peserta meliputi sejumlah instansi terkait. Antara lain, Kepala Kesbangpol, Kasatpol PP, dari unsur KIP, Polres, Alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif serta dari unsur Pers atau wartawan.

Pertemuan lebih diarahkan pada laporan dari masing-masing instansi terkait dengan prosesi sebelum atau menjelang, hari “H” dan pasca atau setelah berlangsungnya pilkada 2019 lalu. Beberapa pelanggaran yang terjadi antara lain, adanya pemilihan  ganda. Seperti di TPS Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu. Hal sama juga terjadi di kecamatan Bandarbaru serta Bandardua. Sedangkan pelanggaran kode etik muncul di Kecamatan Panteraja. Pelanggaran lainnya, tentang sengketa hasil.

Baca Juga:  Bawaslu Awasi Putusan Pemberhentian Wahyu Setiawan

Bawaslu bersama Panwaslih Pidie Jaya menilai, bahwa beberapa pelanggaran yang terjadi, semuanya dapat diselesaikan dengan baik tanpa berujung ke meja hijau. Dan, diupayakan agar pada pemilu/pemilukada kedepan akan lebih baik lagi. Kasatpol PP Pidie Jaya, M Thaib dalam laporannya mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan instansi terkait terutama petugas keamanan (TNI/Polri) telah bekerja maksimal pada pilkada 2019 lalu. Diakui, tugas yang diemban tergolong amat berat.

Terutama pada upaya penertiban alat peraga kampanye (APK). “Berkat kesiapan dan kerjasama yang baik secara terpadu APK di semua kecamatan (8 kecamatan) berhasil ditangani dengan baik,” kata Thaib. Pun begitu, melihat begitu beratnya tugas di lapangan terlebih lagi para Linmas (pelindung masyarakat), Kasatpol PP mengharapkan supaya ke depan, jerih atau “peunayah” mereka hendaknya ditingkatkan. Kepala Kesbangpol, Drs A Jalil Samidan juga melaporkan, Pilkada 2019 berjalan baik dan lancar.(*)

 

PENULIS     :     ABDULLAH GANI

Berita Terkini

Haba Nanggroe