GRUP band lawas Koesploes atau lazim disebut Koes Bersaudara bisa saja mengklaim negeri ini bak sebuah kolam susu. Tongkat dan kayu jadi tanaman. Itu hanya sebuah lagu yang menandakan betapa gemah ripah loh jinawinya negeri ini.
Tapi apa lacur, kesuburan tanah dan melimpahnya hasil bumi itu tak menjamin negeri ibu Pertiwi ini makmur. Buktinya, negeri ini dalam lima tahun terakhir terjebak dengan gunung utang. Toh Menkeu Sri Mulyani dengan tegas mengatakan, gundukan utang itu belum mengkhawatirkan. Karena batas ‘kematian’ karena utang itu terletak pada angka 60 persen dari PDRB. “Kita masih jauh dari ambang batas maksimum,” tutur Sri Mulyani, kemarin di Jakarta.
Sebenarnya utang itu bukanlah dimulai sejak era Presiden Soeharto. Namun kran utang sudah dibuka sejak era sebelum orde baru atau orde lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Presiden Soeharto sendiri kemudian mewarisi negeri dalam kondisi bangkrut dengan likuiditas yang lungglai. Akibatnya negara asing ogah memberikan pinjaman ke Indonesia kala itu.
Utang tersebut dikarenakan terjadinya defisit APBN, yang dalam lima tahun terakhir yang membengkak luar biasa. Jauh di atas era presiden SBY, konon lagi dibanding dengan presiden sebelumnya
Seperti dilansir beberapa media nasional, siang kemarin, hingga akhir Agustus 2019, utang pemerintah RI sudah mencapai Rp 4.680 triliun, atau 29,8 pesen dari PDB nasional.
Namun bukannya melakukan tindakan ‘pengereman’, malah sesuai pengakuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, , Selasa (15/10/2019), pemerintah berniat mencari tambahan utang Rp 7 triliiun lagi.
Utang Idonesia iun terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 190,5 miliar dan utang swasta (termasuk BUMN) sebesar USD 197,1 miliar.
Adapun utang pemerintah diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan. Porsi terbesar di sejumlah sektor antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 18,8 persen dari total ULN pemerintah, sektor konstruksi 16,3 persen, sektor jasa pendidikan 15,7 persen, sektor administrasi pemerintah, pertanahan dan jaminan sosial wajib 15,1 persen, dan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 14,4 persen.
Mengutip data Bank Indonesia, Singapura menjadi negara pemberi pinjaman terbesar pada Maret 2019. Tercatat nilainya tembus USD 64 miliar.
Kemudian disusul Jepang dengan pemberi pinjaman USD 29,01 miliar, Amerika Serikat (AS) dengan pinjaman USD 21,35 miliar, lalu China dengan pinjaman USD 17,91 miliar.
Selanjutnya Hong Kong dengan pinjaman USD 15 miliar, dan Asia lainnya sebesar USD 10,46 miliar.
Kit tak ingin eksistensi sebuah negara yang bernama Inonsia makin jeblok gara gara bestatus sebagai negeri yang berutang. Pak Harto yang mendapat warisan negeri sedang sakit berhasil membentuk Kelompok Antarpemerintah bagi Indonesia (bahasa Inggris: Intergovernmental Group on Indonesia; disingkat IGGI; adalah sebuah kelompok internasional yang didirikan pada tahun 1967, diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia.
Pada era Soeharto, pemerintah melakukan lobi lobi intensive untuk mndapatkan utang una membanun kmbali negeri yang diwarikan dalam kondisi hubr habir secara ekonomi.
Hingga terbentuklah Kelompok Antarpemerintah bagi Indonesia (bahasa Inggris: Intergovernmental Group on Indonesia; disingkat IGGI; adalah sebuah kelompok internasional yang didirikan pada tahun 1967, diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia.
