BLANGPIDIE I ACEHHERALD.com – Isu dugaan ‘main kaki’ Penjabat (Pj) Bupati Abdya Sunawardi terhadap stafnya, serta rangkaian tindakan ‘anarkis’ lainnya saat melakukan inspeksi mendadak terus menggelinding bak bola salju. Belakangan bertiup rumors, beberapa kalangan meminta Mendagri mencopot Sunawardi, untuk menghindari efek balik yang lebih fatal, mulai dari pembangkangan hingga malah serangan fisik terhadap Sang Pj Bupati, jika kembali terjadi penunjukan sikap arogan dari Sunawardi.
Sementara itu Ketua YARA (Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), mendesak Pimpinan DPRK Abdya segera memanggil Pj Bupati, Sunawardi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengetahui secara persis insiden tersebut. Termasuk mencabut dukungan terhadap pejabat yang baru bertugas selama sekitar dua pekan di Abdya itu. “RDP sangat mendesak digelar sebagai bentuk tanggungjawab Pimpinan DPRK yang telah mengusulkan Sunawardi kepada Mendagri (Menteri Dalam Negari) sebagai Pj Bupati Abdya,” tegas Ketua YARA Abdya dan Aceh Selatan, Suhaimi, N, SH kepada Aceh Herald.com, Minggu (1/9/2024). Keputusan Mendagri menetapkan Sunawardi (satu dari tiga nama yang diusulkan) sebagai Pj Bupati Abdya, tidak terlepas dari kebijakan DPRK yang sepertinya tak paham karakter yang bersangkutan.
Putra asal Kutacane, Aceh Tenggara ini, kemudian dilantik Pj Gubernur Aceh tanggal 11 Agustus lalu, menggantikan pejabat lama, H. Darmansah, SPd, MM yang mengundurkan diri karena maju dalam kontestasi Pilkada Aceh Selatan tahun 2024.
Dari amatan Ketua YARA itu, sebagai pejabat baru di daerah baru pula, Sunawardi mulai memperlihatkan ‘kesombongan’ diri. Betapa tidak, kata Suhaimi, N, yang bersangkutan tak memperkenalkan diri kepada tokoh masyarakat atau elemen masyarakat Abdya lainnya, sebagaimana lazim dilakukan seorang pejabat di awal bertugas di tempat baru.
Sebagai Pj Bupati Abdya baru, tambahnya, Sunawardi, sebenarnmya di awal tugas perlu menjelaskan program prioritas kepada masyarakat termasuk PNS/ASN setempat karena ianya bertugas kurun waktu sangat singkat, sekitar selama enam sampai tujuh bulan ke depan. Seperti mangajak Pemkab dan masyarakat untuk menyukseskan Pilkada 2024, PON XXI Aceh-Sumut berlangsung 8-20 September, dan memastikan roda pemerintahan berjalan baik dan lancar selama transisi kepemimpinan di Abdya.
Setelah dilantik tanggal 11 Agustus, Sunawardi bersama istri tiba di Meuligoe Bupati di Blangpidie tanggal 16 Agustus. Tugas perdana menjadi ispektur upacara HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
Awal masuk kantor, Sunawardi sempat meneken NPHD dana hibah kepada Panwaslih setempat yang sebelumnya sempat macet. Ia juga memanggil para Asisten, sejumlah Pimpinan SKPK, termasuk sejumlah kepala bagian/kepala bidang.
Menurut keterangan Pj Sunawardi memanggil para pajabat tersebut untuk mengecek anggaran operasional yang tersedia, dan kegiatan tahun 2024 yang masih tersisa. “Beliau menekankan setiap pengeluaran uang harus atas sepengetahuan/izin beliau,” kata salah seorang pejabat.
Sunawardi juga aktif melancarkan sidak ke sejumlah instansi dalam rangka mengetahui tingkat kedisplinan PNS/ASN dengan cara melihat absensi kehadiran. Disinilah sikap arogansinya mulai tampak. Meskipun “orang baru’ dia tidak segan-segan memarahi pajabat di instansi yang kena sidak dengan mengeluarkan kata- kata kurang patut, jika ditemukan hal-hal yang dinilai timpang, terutama setelah menemukan rendahnya tingkat kehadiran pegawai.
Waktu sidak di Kantor Dinas Kesehatan, misalnya, Sunawardi bertidak kurang patut setelah menemukan sebuah piring yang dijadikan asbak rokok tergeletak atas meja pegawai. Pering berisikan puting rokok itupun dilempar ke atas lantai sampai pecah berkeping.
Peristiwa cukup menghebohkan terjadi ketika Pj Bupati Sunawardi yang masih menjabat Kepala Dinas Pertanahan Provinsi Aceh itu melancarkan sidak ke Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Kamis (29/8/2024) lalu. Ia menemukan Yusri dalam keadaan tidak memakai sepatu. Pj Bupati yang baru bartugas sekitar 12 hari itupun tidak mampu mengendalikan emosi sampai naik ke ubun-ubun.
Menurut keterangan salah seorang pejabat setempat, Sunawardi menendang kaki petugas pedaman kebakaran gara-gara tidak memakai sepatu. Belakangan diketahui salah seorang pegawai honorer (kontrak) tersebut sudah berumur sekitar 55 tahun. Padahal, Yusri telah menjelaskan kepada sang pimpinan bahwa ia tidak memakai sepatu karena sudah koyak. Kasus ini berujung laporan ke polisi.
Pantauan Aceh Herald.com, kecaman atas sikap arogan seorang pimpinan daerah, Sunawardi segera menimbulkan reaksi sangat keras sebagaimana dikutip awak media setempat. Reaksi datang secara beruntun antara lain dari mantan Ketua DPRD/Ketua DPD PAN, H. Dr (Hc) Said Syamsul Bahri, Ketua LSM Kompak (Koalisi Masyarakat Pejuang Keadilan), Saharuddin, Ketua DPD GRIB Jaya, Polem Muda Ahmad Yani, Imum Tentra KPA, Tgk Mustiari alias Mus Seudong dan Ketua YARA, Suhaimi, N.
Entah karena sudah sadar atas kekeliruan yang dibuat, Pj Bupati Abdya, Sunawardi, pada Jumat lalu bersedia menerima sejumlah wartawan yang ingin meminta klarifasi atas peristiwa yang menyentak publik tersebut. Dalam ketertangannya, ia mengakui ‘main kaki’ dan diduga menendang salah seorang petugas damkar saat melaksanakan sidak ke BPBK.
Namun kata dia, ‘main kaki’ yang dilakukan tersebut bukanlah menendang badan petugas, akan tetapi yang ditendangnya alas kaki atau sandal yang digunakan petugas tersebut. “Yang saya tendang sandalnya, bukan orangnya. Alasan petugas tidak memakai sepatu karena sepatunya koyak,” ucap mantan Kalaksa BPBA itu.
Selain itu, dia juga mengakui kekesalannya memuncak karena melihat absensi hanya dihadiri lebih kurang 30 persen petugas. Sementara petugas hamkar hanya 6 orang yang datang dari jumlah 8 orang piket.
Sunawardi menjelaskan, ‘main kaki’ yang dilakukan tersebut sebagai teguran keras dan pengingat agar sektor yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat seperti damkar agar bisa bekerja maksimal. “Saya inginkan Abdya ini maju dan berkembang,” tutur Sunawardi.
Ketua YARA Abdya-Aceh Selatan, Suhaimi, N.SH menjelaskan klarifikasi Pj Bupati Sunawardi tidak bisa diterima. Sebab, teguran terhadap pagawai, apalagi seorang pegawai honorer yang tidak disiplin harus dilakukan sesuai aturan berlaku, bukan dengan cara-cara menjatuhkan harkat martabat seseorang.
“Jangan begitu, bos!. Pegawai tak disiplin ditegur saja melalui surat resmi, jika perlu honornya yang tidak seberapa itu ditahan. Tak elok kalau teguran dengan ‘main kaki’. Membembeli sepasang sepatu bukan perkara mudah bagi seorang honorer yang jerih payahnya dihargai cuma paling besar Rp 1.100.000 per bulan, itupun menurut info pembayaran honor sudah terhenti sejak bulan Juli lalu. Jika saja Pj Bupati bersedia merogoh kucek untuk membeli sepasang sepatu buat Yusri, itu baru jempol,” tandas Suhaimi.
Perlakuan kurang menyenangkan ketika ingin menghadap Sunawardi, paling tidak dialami Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Abdya, H, Salman Alfarisi, S.Pd, M.Pd. Beberapa hari lalu, Salman bersama keluarga besar Kemenag ingin menghadap Pj Bupati di pendopo, tapi setelah menunggu sampai magrib, Pj Bupati tidak bisa ditemui, padahal sebelumnya sudah mendapat persetuan untuk menghadap. “Kami keluarga besar Kemenag sudah kena prank beberapa hari lalu. Menunggu (di Meuligoe) sampai magrib, tapi Pj Bupati tak mau ketemu, padahal awalnya sudah acc. Kami pemerintah juga, bukan gerombolan,” tulis H, Salman Alfarisi, S.Pd, M.Pd dalam pesan WA, sanking kesalnya.
Barang kali atas pertimbangan tersebut Ketua YARA Abdya-Aceh Selatan, Suhaimi, N.SH mendesak Pimpinan DPRK sertempat segera menggelar RDP (rapat dengar pendapat) secara khusus untuk meminta klarifikasi dan tanggungjawab Pj Bupati, Sunawardi.
RDP tersebut dinilai sangat penting sebagai bentuk tanggungjawab Pimpinan DPRK yang telah ‘telanjur’ mengusulkan Sunawardi sebagai salah seorang dari tiga calon Pj Bupati Abdya kepada Mendagri beberapa waktu lalu.
Ia juga meminta Pimpinan DPRK Abdya menyurati Pj Gubernur Aceh, Safrizal untuk meninjau ulang pengangkatan Sunawardi sebagai Pj Bupati Abdya. “DPRK perlu mendesak Pj Gubernur Aceh untuk mengusulkan pencopotan yang bersangkutan dari jabatan Pj Bupati Abdya kepada Mendagri,” tegas Suhaimi.
Wakil Ketua I DPRK Abdya, Syarifuddin ketika ditanya Aceh Herald.com, menjelaskan bahwa untuk sementara ini belum ada rencana untuk mengelar RDP terkait soal Pj Bupati. Alasannya, Senin (/9/2024) hari ini, digelar rapat paripurna penutupan pembahasan RAPBK Perubahan tahun 2024 di Gedung DPRK setempat. Hanya saja tidak dijelaskan, apakah Pj Bupati Sunawardi, hadir atau tidak dalam rapat tersebut.(*)
Penulis: Zainun Yusuf (Aceh Barat Daya)
