[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]
BANDA ACEH | ACEH HERALD
SEJUMLAH warga dari Kecamatan Kuta Alam dan Kuta Raja menyampaikan uneg-uneg mereka kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar dalam kegiatan reses dewan di Dapil 2 Kuta Alam, masa persidangan III yang berlangsung di Lampriet, Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Jumat (23/10/2020).
Reses dan silaturahmi yang berlangsung pada sore hari tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker.
Salah seorang warga Merduati Kutaraja, Cut Nur Evianti, menyampaikan uneg-unegnya perihal simpang siurnya informasi terhadap penanganan Covid-19 di Banda Aceh. Begitu juga dengan penanganan pasien yang terinfeksi corona. Cut Nur juga menceritakan, dirinya pernah mengalami pengalaman pahit saat membawa ibunya berobat yang sempat ditolak pihak rumah sakit. “Saya merupakan salah satu korban yang kecewa terhadap pelayanan rumah sakit. Karena sebelum ibu Saya meninggal, pernah ditolak oleh sejumlah rumah sakit di Banda Aceh,” kata Cut.
Untuk itu kata dia, perlu dilakukan pembenahan agar jangan sampai dialami oleh warga lain dalam mendapatkan perawatan di rumah sakit di masa pandemi covid-19 ini.
Warga lainnya, Fahrurrazi, dari Lambaro Skep, yang berprofesi sebagai pedagang ikan menyampaikan, selama kondisi Covid-19 seperti sekarang ini penjualan sangat menurun. Namun, karena ia berusaha memasarkan ikannya secara online sedikit membantu penjualan.
Dia berharap ada dukungan pemerintah untuk pengembangan penjualan melalui online bagi pedagang seperti dia. “Karena secara online ini akan membantu meningkatkan penjualan warga selama pandemi Covid-19,” kata Fakhrurrazi.
Menyahuti aspirasi warga, Farid Nyak Umar menyampaikan, melalui reses masa persidangan III ini ia banyak menampung masukan dan saran yang disampaikan warga, khususnya terkait berbagai persoalan yang dihadapi warga selama pandemi Covid-19.
Dengan adanya keluhan warga terkait pelayanan rumah sakit, Farid berharap rumah sakit baik pemerintah maupun swasta agar tidak menolak menampung pasien, apalagi pasien yang sangat membutuhkan penanganan dalam kondisi emergency.
Selain itu, warga juga mengeluhkan adanya pembatasan terhadap kegiatan keagamaan, seperti peringatan maulid Nabi dan kegiatan keagamaan lainnya.
Terkait hal ini, Farid menyampaikan sebenarnya bukan pembatasan tapi dalam pelaksanaan kegiatan diimbau mengikuti protokol kesehatan. “Masyarakat juga berharap tidak ada pembatasan kegiatan keagamaan, sebenarnya pemerintah bukan membatasi atau melarang, tapi menekankan agar pelaksanaan di masa pandemi covid-19 ini memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” tutup Farid Nyak Umar.
Hadir dalam kegiatan itu Ketua DPW PKS Aceh, Ghufran Zainal Abidin. Ketua DPD PKS Banda Aceh, Iwan Sulaiman Wakil Ketua DPD Surya Mutiara, Ketua DPC Kuta Raja Heri Riswandi, Ketua DPC Kuta Alam Fatarjani serta para tokoh masyarakat.(*)
PENULIS : NURDINSYAM
