BANDA ACEH | ACEHHERALD.Com – Laju inflasi Aceh dua bulan terakhir cenderung bergerak menuju batas atas sasaran inflasi nasional dan menjadi yang tertinggi di Sumatera atau peringkat ke-7 secara nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi tahunan Provinsi Aceh pada April 2025 terkendali sebesar 3,11% (year-on-year/ yoy), kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Aceh, Agus Chusaini, saat Bincang-bincang Media (BBM) Bulan Mei 2025 di Kota Banda Aceh.
BBM Mei 2025 ini, KPwBI Aceh mengulas kondisi perekonomian dan bauran kebijakan Bank Indonesia terkini, serta memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan digitalisasi di Aceh bersama berbagai mitra stratgis dan media.
Ia menyebutkan upaya dan sinergi seluruh pihak sangat diperlukan untuk mengendalikan inflasi di Aceh melalui strategi 4K: Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
Dimana, medio April 2025, inflasi tahunan di Provinsi Aceh sebesar 3,11 persen (yoy), mengalami peningkatan namun masih berada pada sasaran inflasi nasional 2,5±1%(yoy). Inflasi tersebut juga lebih tinggi dari nasional sebesar 1,95%.
“Makanya Provinsi Aceh menjadi provinsi dengan inflasi tertinggi di Sumatera dan ranting ke-7 secara nasional,” kata Agus Chusaini, Selasa (20/5/2025).
Adapun komoditas penyebab inflasi, yakni emas perhiasan, ikan tongkol, tarif air PDAM, sigaret kretek mesin, dan cabai merah, katanya lagi.
Secara historis periode Idul Adha akan menaikan harga komoditas pangan karena adanya peningkatan permintaan masyarakat pada periode tersebut.
Peningkatan harga umumnya terjadi pada komoditas daging sapi, cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit, ujarnya.
Untuk mengendalikan harga komoditas tersebut, perlu adanya pemantauan pasokan melalui sidak pasar, pengendalian harga melalui operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDR) bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Bulog, dan Badan Pangan Nasional, serta komunikasi yang efektif melalui seruan belanja bijak.
Media dan masyarakat memiliki peran penting untuk turut serta mengendalikan laju inflasi dengan menyerukan belanja bijak, antara lain:
Hindari belanja berlebih dan yang tidak sesuai kebutuhan; Lalu, Bandingkan harga untuk memperoleh harga terbaik;
Kemudian, Belanja barang pengganti jika barang yang akan dibeli cenderung naik harganya; dan juga Hindari menimbun barang serta panic buying.
BI Aceh dan Pengendalian Inflasi
Sebagai informasi, Bank Indonesia Aceh bersama Pemerintah Aceh telah menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Aceh, Rabu (14/5/2025) yang dipimpin Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE.
Peserta HLM seluruh Walikota/Bupati di Provinsi Aceh dan Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).
HLM TPID dan TP2DD se-Aceh bertujuan untuk membangun sinergi dan komitmen bersama antar pimpinan daerah dan mitra strategis di Aceh untuk mengendalikan inflasi sesuai target yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar 2,5 ± 1 persen secara tahunan, serta mempercepat digitalisasi dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Untuk itu, TPID Provinsi Aceh menginisiasi program unggulan Sigantang (Stabilisasi Harga melalui Ketahanan Pangan Inklusif) sebagai inovasi dan sinergi pengendalian inflasi lintas sektor.
