Komisi IX DPR-RI Masih Temukan Warga Banda Aceh tak Bermasker

BANDA ACEH – Sejumlah anggota DPR-RI dari Komisi IX memanfaatkan waktu reses untuk melakukan kunjungan ke Aceh. Secara umum masalah penanganan Covid-19 di Aceh berjalan baik. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja atau gerakan pencegah covid-19 yang dilakukan Pemerintah Aceh yang di anggap efektif dalam menekan lonjakan kasus covid-19. … Read more

Iklan Baris

Lensa Warga

Sekda Aceh Taqwallah saat menerima kunjungan Komisi IX DPR-RI, Senin (15/2/2021) di Banda Aceh

BANDA ACEH – Sejumlah anggota DPR-RI dari Komisi IX memanfaatkan waktu reses untuk melakukan kunjungan ke Aceh. Secara umum masalah penanganan Covid-19 di Aceh berjalan baik.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja atau gerakan pencegah covid-19 yang dilakukan Pemerintah Aceh yang di anggap efektif dalam menekan lonjakan kasus covid-19.

Namun demikian, katanya, mereka menyayangkan dalam kunjungannya hari ini, ia masih melihat masyarakat Aceh khususnya di Banda Aceh masih ada yang tidak menggunakan masker.

Para anggota legislatif dari berbagai fraksi tersebut, bertujuan untuk monitoring pelaksanaan program-program pada Instansi/Badan mitra kerja di daerah khususnya terkait dengan penanganan pandemi covid-19, pelaksanaan vaksinasi covid 19 dan pemulihan ekonomi khususnya di Aceh.

Maka itu, melalui kunjungannya tersebut, diharapkan Pemerintah Aceh dapat memberikan masukan serta mendiskusikan segala kendala dalam pelaksanaan pencegahan covid-19 di Tanah Rencong.

Gubernur Nova Iriansyah yang diwakili Sekda Aceh, Taqwallah, saat menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI dalam rangka reses masa persidangan III tahun 2020-2021 menggelar pertemuan di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, Senin (15/2/2021).

Taqwallah menyatakan, untuk memutus rantai penularan corona virus disease 2019 (covid-19) di Aceh, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Bahkan sebelum virus itu menulari Tanah Serambi Mekah ini, Pemerintah Aceh sudah terlebih dahulu bergerak untuk menghalau virus yang berasal dari Negeri Tiongkok tersebut.

“Kami sudah mencegah duluan dengan memberlakukan 1 minggu jam malam, walaupun ada beberapa penolakan dari masyarakat,” kata Taqwa.

Padahal, kebijakan itu diberlakukan untuk membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah pada malam hari, sehingga penyebaran covid-19 dapat diputus.

Baca Juga:  4 Peserta UKW Angkatan XVIII di Lhokseumawe belum Kompeten

Bukan hanya itu, dalam rangka mengendalikan penularan covid-19, Taqwa menyebutkan, Pemerintah Aceh bersama Satgas Covid-19 yang didukung kabupaten/kota, dan berbagai pihak itu juga terus melakukan berbagai gerakan pencegahan, sehingga Aceh tidak sampai mengalami keadaan yang parah sebagaimana kini banyak dialami oleh provinsi lain di Indonesia.

Mulai dari GEMA (Gebrak Masker Aceh) yang dilaksanakan pada September 2020 itu melibatkan camat di seluruh Aceh dan ASN Eselon III, gerakan itu bertujuan untuk mengedukasi tentang penerapan protokol kesehatan (Prokes) melalui kegiatan sosial masyarakat.

“Program ini juga kita realisasikan melalui kerja sama dengan semua pihak, termasuk mensosialisasikan ke setiap masjid, melalui khutbah-khutbah Jumat dengan menyisipkan peringatan soal Prokes,” ujar Sekda.

Kemudian, dilanjutkan dengan Gerakan Nakes Cegah COVID-19 atau Gencar pada Oktober 2020. Gerakan ini melibatkan setidaknya 38.984 orang tenaga kesehatan (Nakes) yang tersebar di seluruh Aceh. Gerakan ini dibentuk untuk mengawal dan memantau warga yang melakukan isolasi, kemudian melacak dan menemukan warga yang bergejala dan kontak erat, lalu para tenaga kesehatan tersebut akan memberikan konsultasi mengenai covid-19.

Selanjutnya, Gerakan Aceh Aman Pangan (Gampang). Gerakan ini adalah langkah sosialisasi untuk siaga terhadap ancaman krisis pangan yang disebabkan pandemi covid-19 dengan cara memfokuskan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Gampong (APBK/APBG) untuk kepentingan ketahanan pangan.

Gerakan Masker Sekolah atau Gemas jilid 1 pada akhir November 2020 yang kini lanjutkan pula dengan Gemas kedua di lingkungan sekolah Dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) pada 20 Januari lalu.

Seiring dengan seluruh gerakan itu, Pemerintah Aceh juga menginstruksikan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota supaya memfungsikan 10 persen dari kapasitas tempat tidur di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat menjadi ruang ruang rawat pinere serta mengoperasikan ruang isolasi bagi Orang Tanpa Gejala (OTG) pasien terinfeksi virus covid-19.

Baca Juga:  Pakar soal Kasus Covid Naik: PPKM Tak Lagi Pilihan, Rajin Cuci Tangan

“Jadi terbukti, pada September lalu puncak lonjakan kasus di Aceh terjadi, dan Alhamdulillah kita bisa menghadapinya, karena setiap daerah sudah memiliki ruang khusus isolasi dan pinere,” pungkas Sekda Aceh, Taqwallah.

Penulis M Nasir Yusuf

 

Berita Terkini

Haba Nanggroe