BANDA ACEH | ACEHHERALD.com–

Meski produksi gabah di Aceh tergolong melimpah dan bahkan bisa diekspor ke Sumatera Utara, namun produksi pertanian Aceh masih jauh dari harapan. Hingga saat ini, beberapa jenis komoditi kebutuhan masyarakat Aceh masih sangat tergantung dari Sumatera Utara, kata Wakil Ketua DPR Aceh, Safaruddin.

Politisi Partai Gerindra Aceh, Safaruddin menjelaskan tentang ketergantungan Aceh pada Sumut pada saat menjadi pemateri webinar nasional yang digagas Badan Pengurus Wilayah (BPW) Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Aceh, Sabtu (27/11/2021).

Dalam seminar dengan mengangkat tema ‘Membangun Kedaulatan Pangan Berkelanjutan Aceh’, juga menghadirkan beberapa pembicara lainnya baik dari nasional maupun lokal. Diantaranya Ketua Presedium BPP PISPI Dr Jamhari, Kepala Distanbun Aceh, Ir Cut Huzaimah MP, Dewan Pakar BPW PISPI Aceh, Prof Dr Sabaruddin M.Agri, dan pengusaha milenial Sarbaini.

Menurut Safaruddin sebenarnya Aceh memiliki potensi sebagai lumbung pangan dengan berbagai macam ragam sumber pangan menuju kedaulatan pangan.

Sayangnya, potensi yang ada tersebut belum termanfaatkan dengan baik. Disisi lain, ternyata Aceh juga belum memiliki Qanun Aceh tentang Kedaulatan dan Kamandirian Pangan Aceh untuk memberikan kepastian hukum.

“Saat ini baru ada Pergup (Peraturan Gubernur) Nomor 52 Tahun 2020 tentang Gerakan Aceh Mandiri Pangan. Seharusnya Aceh sudah memiliki qanun dan ini juga menjadi tugas DPRA untuk melahirkan qanun ini,” kata Wakil Ketua DPRA, Safaruddin.

Sejumlah bahan pangan yang sebenarnya bisa diolah di daerah ini, karena potensinya cukup besar di Aceh, tapi kita masih memasoknya dari Sumatera Utara. Di antaranya,  tepung, minyak makan, telur, susu.