YANGON | ACEH HERALD –
Wakil Presiden pilihan sekelompok anggota parlemen yang digulingkan, Mahn Win Khaing Than, menyerukan kepada masyarakat Myanmar untuk terus melawan junta militer dan akan mengakhiri kudeta yang dimulai sejak 1 Februari lalu.
Seperti dilansir AFP, Minggu (14/3/2021) para anggota parlemen yang kini bersembunyi, telah membentuk “parlemen bayangan” yang disebut Komite untuk Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) untuk mengecam rezim militer. CRPH menunjuk Mahn Win Khaing Than sebagai wakil presiden mereka.
Ketika pengunjuk rasa anti-kudeta berdemonstrasi menentang jam malam nasional, Than menyerukan kepada orang-orang untuk terus memprotes “kediktatoran tidak adil” rezim militer.
“Ini saat tergelap bangsa dan cahaya menjelang fajar sudah dekat,” kata Mahn Win Khaing Than dalam rekaman video yang diposting di halaman Facebook CRPH Sabtu (13/3) malam waktu setempat.
“Ini juga merupakan momen untuk menguji warga Myanmar untuk melihat seberapa jauh kita dapat melawan masa-masa paling kelam ini,” imbuh politisi NLD yang juga menjabat sebagai juru bicara DPR selama pemerintahan Suu Kyi sebelumnya itu.
Menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, Than bersama dengan sekutu utama Suu Kyi lainnya telah ditempatkan di bawah tahanan rumah sejak kudeta 1 Februari lalu.
Pidato Than itu menjadi penampilan pertamanya dalam kapasitasnya sebagai pejabat wakil presiden CRPH. Ia menggemakan seruan gerakan anti-kudeta untuk “demokrasi federal” – yang akan memungkinkan kelompok etnis minoritas memiliki peran dalam pemerintahan Myanmar.
“Pemberontakan ini juga merupakan kesempatan bagi kita semua untuk berjuang bersama bergandengan tangan untuk mendirikan persatuan demokrasi federal yang kita semua telah lama inginkan,” kata Than.
“Demokrasi federal … sedang menunggu kita dalam waktu dekat jika kita bergerak maju bersama dengan tak terkalahkan,” kata Mahn Win Khaing Than.
“Kita harus memenangkan pemberontakan ini.”
Komite tersebut telah mengeluarkan beberapa pernyataan sejak pembentukannya. Diketahui sebagian besar gerakan protes di Myanmar tidak memiliki pemimpin – dengan demonstrasi harian yang diorganisir oleh aktivis lokal.
Merespon pembentukan CRPH, junta mengumumkan gerakan itu ilegal. Pembentukan CRPH disebut mirip dengan “pengkhianatan tingkat tinggi”, yang membawa hukuman maksimal 22 tahun penjara.
sumber detikcom
