JAKARTA | ACEHHERALD.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan saat ini kepala desa (kades) berasal latar belakang berbeda-beda. Ia menuturkan ada kades yang berasal dari seniman, pengusaha, hingga preman pasar.
“Maka latar belakangnya tak harus birokrat, banyak beragam latar belakang, ada yang mungkin seniman, ada juga pengusaha, ada yang mungkin juga dengan segala hormat tanpa bermaksud mengecilkan, preman pasar jadi kepala desa,” kata Tito dalam acara ‘Rakernas Camat dalam Mendukung Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pilkada’ yang disiarkan di kanal YouTube Kemendagri RI, Jumat (23/6).
Ia menegaskan tak bermaksud mengecilkan berbagai latar belakang para kades itu. Menurut dia, kondisi ini terjadi karena kepala desa dipilih langsung oleh warga.
Tito menjelaskan kepala desa dulunya berstatus sebagai pimpinan komunitas. Karena itu, kata dia, kades kala itu hanya menjalankan sistem manajemen tradisional di desa.
Namun, setelah ada UU Desa, para kades masuk bagian sistem pemerintahan desa dan menjadi birokrat. Karena itu, ia mengatakan para kades saat ini harus memahami tata cara mengelola pemerintahan desa dengan baik.
“Bagaimana mengeksekusi APBDes, bagaimana mengevaluasi APBDes, bagaimana bersinggungan dengan Badan Musyawarah Desa,” kata dia.
Tito kemudian berbicara soal dana desa yang diberikan pemerintah. Tercatat pemerintah mengucurkan kurang lebih Rp70 triliun dana desa tiap tahunnya.
Ia pun meminta kades harus menguasai berbagai mekanisme ataupun administrasi untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa.
“Di satu sisi memberikan ruang fiskal bagi desa untuk bisa membangun gunakan anggaran itu. Tapi uang negara, uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan, akan ada mekanisme administrasi keuangan yang harus mereka kuasai,” kata dia.
Selain itu, Tito juga mengklaim program pemerintah memperkuat desa selama ini memiliki semangat untuk pemerataan pembangunan. Ia tak ingin pembangunan Indonesia hanya terpusat di kota-kota, tapi juga berfokus di desa sebagai sentra pembangunan baru.
“Untuk hindari fenomena urbanisasi, di Jepang terjadi fenomena urbanisasi. Lebih 80 persen penduduk Jepang itu tinggal di kota metropolitan. Ada tiga saja, Tokyo, Osaka, Kyoto. Desa-desa ditinggalkan. Anak-anak mudanya semua sibuk ke kota, di desa dipenuhi orang-orang tua,” kata dia.
Sumber: CNNIndonesia.com
