[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

LHOKSEUMAWE | ACEH HERALD 

PEMERINTAH Kota Lhokseumawe menyediakan dana untuk pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Lhokseumawe tahun 2022 Rp 2,5 miliar. Plot dana ini belum final dari jumlah anggaran yang diusulkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Lhokseumawe sekitar Rp 36 miliar.

Informasi yang diperoleh Aceh Herald dari tim anggaran eksekutif, dana Rp 2,5 M belum final. Belum ada keputusan tentang tahapan, program, dan jadwal pilkada yang ditetapkan oleh KIP Aceh menjadi dilema bagi eksekutif untuk penempatan anggaran pilkada.

Anggota DPRK Lhokseumawe Azhar Mahmud mengatakan, pada Rabu (25/11/2020) komisioner KIP Lhokseumawe bertemu dengan anggota dewan.

Dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang anggaran pilkada untuk tahun 2022. “KIP Lhokseumawe mengusulkan anggaran pilkada 2022 sebesar Rp 36 miliar,” ujar Azhar Mahmud.

Menurut politisi Partai Nasdem, dalam pertemuan itu terungkap bahwa tahapan pilkada dimulai pada Februari 2021. Dalam pembahasan murni 2021 pemerintah Kota Lhokseumawe mengalokasikan anggaran sementara Rp 2,5 miliar.

Ditanya tentang pos anggaran, Azhar mengatakan pos belum pasti dimana, karena pemerintah tidak ada pegangan apa apa tentang pilkada. “Belum ada surat apapun dari KIP Aceh,” katanya.

Dari penjelasan yang disampaikan, ujar Azhar Mahmud Rp 2,5 M hanya untuk antisipasi saja. Sebab, kalau sudah ada surat maka anggaran untuk pilkada sudah jelas dipersiapkan.

Terkait pertemuan dengan KIP benarkan oleh Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe Irwan Yusuf. Berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena covid 19 menyebabkan berkurangnya anggaran di semua dinas. Imbas dari hal ini tentu akan berimplikasi pada penyediaan anggaran untuk pemilihan walikota.

Persoalan yang muncul, ujar politisi Partai Gerindra ini terkait dengan penempatan pos anggaran pilkada. Belum ada surat dari pemerintah Aceh serta SK tahapan pilkada Aceh yang diputuskan oleh KIP menjadi kendala dalam pembahasan anggaran ke depan.

Semestinya SK tentang tahapan, program, dan jadwal yang sudah ditandatangani oleh KIP menjadi rujukan dalam pengusulan anggaran, ujar Irwan.(*)

PENULIS     :     YUSWARDI