LHOKSEUMAWE | ACEHHERALD.com-

Pengurangan dana APBN yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk Aceh secara bertahap telah menyababkan Kota Lhokseumawe terimbas. Dana otonomi khusus untuk Provinsi Aceh, yang selama ini ikut mensuport keuangan 23 kabupaten/kota, termasuk Kota Lhokseumawe secara bertahap dikurangi hingga diperkirakan pada tahun 2027 mendatang akan berakhir.

Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya mengatakan saat menerima kunjungan ketua dan anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang berkunjung ke Lhokseumawe.

“Pengurangan dana otonomi khusus (Otsus) itu akan sangat berdampak bagi upaya percepatan pembangunan Kota Lhokseumawe yang tengah dilakukan saat ini.” ujar mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sudah dua kali dipercaya memimpin Kota Lhokseumawe.

Dalam pertemuan dengan Komite IV DPD-RI yang berlangsung di aula kantor Walikota Lhokseumawe, Senin 28 Maret 2022, Suaidi Yahya mengatakan pengurangan secara bertahap dana Otonomi Khusus dari APBN itu sangat mengganggu dari rencana tahapan pembangunan kota yang dikenal sebagai penghasil gas alam cair terbesar di dunia itu.

Lhokseumawe lewat LNG Arun telah menyumbang jutaan dolar selama bertahun-tahun untuk negara.

Dalam pertemuan dengan Komite IV DPD RI, Suaidi Yahya menyampaikan tentang persoalan dana di Pemko Lhokseumawe yang terus berkurang. Dalam empat tahun terakhir terjadi devisit anggaran yang sangat luar biasa.

Karena itu, dia sangat berharap anggota senator itu ikut memperjuangkan anggaran yang maksimal untuk pembangunan Kota Lhokseumawe di masa mendatang.

Mengutip keterangan Suaidi Yahya, Kabag Humas Pemko Lhokseumawe Drs Marzuki mengatakan, pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat secara bertahap ke pemerintah kota menjadi kendala dalam mewujudkan pembangunan.

Pandemi Covid-19 yang mendera wilayah Pemko serta pengurangan dana menjadi kendala yang sangat serius yang harus dihadapi Pemko Lhokseumawe. Ia berharap DPD menyampaikan hal ini kepada pemerintah pusat sehingga anggaran Kota Lhokseumawe bisa lebih maksimal.

Para senator yang hadir pada pertemuan tersebut tercatat; Sukiryanto (Kalimantan Barat), Sudirman (Aceh), Leonardy Harmainy, Dr Bandaro Basa (Sumbar), Elviana (Jambi), Armiza Nilawati (Sumsel), Haripinto Tanuwijaya (Kepulauan Riau), Dailami Firdaus (DKI Jakarta), Aa Oki Suwarman (Jabar), M Ali Ridho (Banten), Bambang Santoso (Bali), Hilda Manafe (NTT), dan Asni Hafid (Kaltara).(adv)

Penulis : Yuswardi