AULA utama Gedung Dekranas Aceh Besar di Gampong Gani, seakan senyap. Puluhan hadirin yang terdiri dari puluhan keuchik, para camat dan beberapa kepala OPD Aceh Besar, tampak memandang lurus ke depan, ketika Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto dengan suara rendah bernada berat namun tegas mengungkapkan sinyal sikap yang sedikit puitis. Ya…sinyal tentang komitmennya untuk tidak memberi tempat atau panggung yang namanya korupsi. “Dari lubuk hati yang dalam kita semua tentu tak berniat melakukan penyalahhgunaan atau penyimpangan. Hanya karena takt ahu persoalan mendasar tentang keuangan, membuat sebagian kta terjerumus. Ini benar benar hal yang sangat tak dikehendaki, tapi kadang terjadi,” kata Muhammad Iswanto saat membuka secara resmi kegiatan Sosialisasidan focus grup discussion (FGD) Pengembangan Masyarakat Pembelajaran Antikorusi (MPAK) Bagi Aparat desa se Kabupaten Aceh Besar. 6-11 Oktober.
Menurut Muhmmad Iswanto saat ini banyak persoalan laporan keuangan di tataran gampong di Aceh besar, dan pihaknya terus memantau dan melakukan tindakan evaluasi. Bahkan beberapa gampong di Aceh Besar perlu pendampingan inspektorat. Dan ini menjadi pembelajaran termahal bagi para keuchik. “Dari hati yg paling dalam kita tak berniat sedikitpun untuk melakukan penyahgunaan, tapi jika pun itu terjadi, itu hanya karena tak tahu persoalan keuangan. Saya menanamkan secara tegas kepada para keuchik, inti dari pelaksaana akuntabilitas adalah kujujuran. Saya haqqul yakin seluruh keuchik di Aceh Besar tak berencana untuk korupsi, namun karena tak mengetahi secara benar soal regulasi tata kelola keuangan, para keuchik ada yang tersangkut persoalan hukum.,” tutur Iswanto.
Untuk mampu keluar dari jerat hukum itu, keuchik diminta bertanya pada nara sumber agar mampu mengkelola keuangan desa secara akuntabel. “Kita mulai perbaikan akuntansi keuangan dati level gampobg. Mari kita perbaiki intenal dulu, untuk terwujudnya lompatan besar bagi Aceh Besar. Terimakasuh untuk BPKP Aceh yang telah memberi kesempatan para keuvhik untuk terwujudnya akuntabilitas dana gampong. “Sekali lagi saya ingatkan, kita semua punya misi yang sama,menciptakan Aceh Besar yang bersih, Aceh Besar yang sejatera. Dan itu hanya terwujud dengan tanpa korupsi,” tandas Iswanto.
Iswanto pantas khawatir, berdasarkan keterangan Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Supriadi, secara nasional, Indonesia masuk rangking 89 terkorup di dunia dari 190 negara.
Hal itu diungkapkan Kaper BPKP Aceh, Supriadi di depan peserta pembukaan fokus grup diskusi itu. . Malah dikatakan, ada salah satu aparat gampong menggunakan dana desa hingga keuchik pun tak tahu. Saat ini termasuk tinggi kerugian uang negara akibat tak becusnya penggunaan dana desa. Namun juga banyak kerugian negara dalam proyek pemgadaan barang dan jasa, bahkan 80 persen pelanggaran itu adalah karena modus pengadaan fiktif.
