JIMMY Demianus Ijie, anggota DPR RI dari fraksi PDIP yang meluncur ke Gedung DPR RI di Senayan melalui Papua Barat, Kamis (3/9) malam, tiba tiba menjadi sorotan kamera media dan para fotografer amatir saat berlangsunngya sidang untuk memilih Ketua MPR RI. Saat pimpinan sidang memberi izin atas interupsinya, pria itu samb[l terisak meminta agar persidangan pemilihan ketua MPR RI periode 2019-2024 itu jangan bertele tele.
Dalam interupsi yang sempat terhenti karena isak tangisnya itu, Jimmy secara terbuka mengatakan persidangan tersebut ibarat sebuah tontonan panggung sandiwara yang tidak lucu. “Kenapa kita berlama lama di sini, sementara di Papua sana tragedy kemanusiaan sedang berlangsung. Pengungsi seperti tak ada yang melihat kita asyik dengan berdebat. Saya mau lihat aksi nyata MPR itu apa untuk Papua,” ujar Jimmy dengan mulut terkatup menahan tangis.”
Sidang Paripurna idipimpin Ketua MPR sementara, Abdul Wahab Dalimunthe serta Hillary Brigita Lasut. Itu akhirnya menyepakati secara aklamasi, Bambang Soesatyo dari Partai Golkar, sebagai Ketua MPR terpilih untuk periode 2019-2024.
Jeritan Jimmy dalam interupsinya itu seakan makin mengesahkan kepada kita tentang klaim klasik soal masih kuatnya dagelan politik di Gedung wakil rakyat. Semua keputusan bersifat transaksional, atau kasarnya politik dagang sapi. Yang ujung ujungnya mereka yang membentuk koalisi mayoritas ingin menyapu bersih semua posisi di Gedung dewan. Dalam hal ini Alat dan Kelengkapan Dewan atau AKD.
Bambang yang mantan wartawan dan akrab disapa dengan Bamsoet itu memang telah digadang gadang oleh koalisi besar di Senayan yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PKB. Sementara Koalisi Gerindra cs yang kalah moncer mengusung Ahmad Muzani.
Lupakan masalah Bambang, isu politik transaksional juga merambah Gedung DPR Aceh. Sebuah koalisi dominan yang dipimpin Oleh Muzakir Manaf atau Mualem, kembali mengemuka. Koalisi dengan nama Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) jilid 2 itu antara lain digawangi oleh Partai Aceh, Golkar, PAN dengn jumlah kursi 46.
Angka 46 itu sudah cukup bagi KAB II menyegel semua posisi di Alat dan Kelengkapan Dewan (AKD) DPRA. Hal itu secara terbuka diakui oleh Azhari atau Cage yang juga salah seorang politisi PA yang kali ini gagal menuju kursi DPRA.
Dengan pengakuan dari Cagee, sudah cukup bagi kita untuk mengakui jika politik dagan sapi tetap saja terjadi di Gedung dewan. Artinya, koalisi yang dibentuk, salah satu prioritasnya adalah untuk mengincar posisi kunci di AKD. . Yaitu antara lain, Komisi, Banleg, Banggar serta lainnya.
Semua harus jujur, jika mengedepankan pendekatan koalisi untuk memilih posisi di Lembaga dewan, sangat terbuka kemungkinan figure figure yang mumpuni tak bisa berbuat apa apa di Gedung dewan kelak. Kondisi itu makin membuat dewan terus berada di bawah bayang bayang eksekutif.
Karena siapapun yang sukses mnggalang koalisi dominan, maka dialah yang melaju ke semua posisi AKD. Kelompok ‘pememang’ ini akan menyapu semua pliuang, karena bisa megkondisikan tejadi voting, dalam setiappenentuan AKD.
Sebagai rakyat kita berharap, politik transasksional itu jangan ada lagi di Gedung dewan, karena rakyat memilih mereka untuk menghilangkan lakon lakon kuno tersebut. Termasuk menghilangkan image, Lembaga dewan sebagai arena panggung sandiwara, seperti diakui oleh Jimmy Demianus.
Nurdinsyam
Pemimpin Redaksi
