BANDA ACEH I ACEH HERALD

NASKAH Perjanjian Hibah Aceh (NPHA) antara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dengan Pemerintah Aceh gagal direalisasi. Gagalnya penandatanganan untuk penggunaan dana Pilkada Aceh tahun 2022 itu, karena Pemerintah Aceh masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah yang sesuai dengan perundang-undangan.

Dalam SK Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022 tertera jadwal penandatangan NPHA mulai 1 Februari-1 April 2021. Hari ini sudah tanggal 2 April 2021 tetapi naskah dimaksud belum ditandatangani. “Tidak ada tanda-tanda bakal ditandatangani,” ujar sumber Acehherald.com di KIP Aceh.

Sumber itu menambahkan, KIP Aceh sudah mengirim surat ke Gubernur terkait pembahasan anggaran pilkada dan NPHA. Surat tersebut sudah dibalas dan intinya penandatanganan NPHA masih menunggu keputusan pemerintah.

Ketua KIP Aceh Syamsul Bahri mengatakan, pihaknya menggelar rapat untuk pembasan tindaklanjut tahapan Pilkada. Ia akan memberi jawaban setelah selesai rapat.

Sebagaimana diberitakan, pada Selasa (18/1/2021) sore, sekitar pukul 17.45 WIB KIP Aceh telah menandatangani SKTahapan, Progam, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2022.

PENULIS               : YUSWARDI