Prof Ma’mun: Sistem Politik di Indonesia masih berdasarkan Jumlah Kepala, bukan Isi Kepala

"Kita tidak bisa alergi pada politik walaupun dianggap kotor. Kita harus aktif. Basis penilaian kita dalam memilih jelas, yaitu etika dan moral politik. Justru kehadiran kita bisa ikut memastikan etika dan moral politik nasional kita bisa bangkit kembali."
Prof. Ma’mun Murod, Ketua LHKP PP Muhammadiyah. Foto: Andika

Iklan Baris

Lensa Warga

BANDA ACEH | ACEHHERALD.com – Prof. Dr. Ma’mun Murod, S.Sos. M.Si., Wakil Ketua Umum Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, <span;>mengingatkan sistem politik di Indonesia masih berdasarkan ‘jumlah kepala’, bukan berdasarkan ‘isi kepala’.

Sementara itu warga dan caleg Muhammadiyah lebih andal isi kepalanya, tapi tidak bisa menang tanpa dukungan banyak kepala. “Karena itu, kita tidak bisa alergi pada politik walaupun dianggap kotor. Kita harus aktif. Basis penilaian kita dalam memilih jelas, yaitu etika dan moral politik. Justru kehadiran kita bisa ikut memastikan etika dan moral politik nasional kita bisa bangkit kembali,” sebutnya.

Karena itu, kader Muhammadiyah  tidak hanya menyayangkan, tapi harus melawan politik tanpa moral dan etika, kata Prof. Dr. Ma’mun Murod dalam Dialog Politik Nasional.

Ia menyebutkan, Muhammadiyah hanya mendukung politik kebangsaan dan keumatan yang menjunjung tinggi moral dan etika.

“Moral dan etika menentukan sistem dan prosedur politik dan demokrasi. Tanpa etika politik, hukum dan prosedur dengan mudah dikesampingkan,” ungkapnya yang disampaikan di Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh, Sabtu
<span;> (20/1/2024).

Prof Ma’mun yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu secara lugas mengatakan, “proses pemilu 2024 yang sedang kita jalani ini penuh pernyataan-pernyataan lucu dari para ketua umum partai yang jelas telah kehilangan basis moral dan etika politiknya.”

Menurutnya, mereka sebenarnya tahu, hancurnya etika telah ikut merusak aspek prosedural pemilu itu sendiri. Sehingga aturan diubah seenaknya bahkan dengan mengorbankan legitimasi lembaga sekelas Mahkamah Konstitusi.

Prof. Ma’mun yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat FOKAL IMM itu mengajak warga Muhammadiyah secara khusus dan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk menghukum para pelanggar prosedur dan etika politik itu.

Baca Juga:  Pj Bupati Iswanto Minta Semua Jajaran Mengawasi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

Muhammadiyah memang tetap pada posisi independen, netral tapi aktif dalam Pemilu 2024. “Secara kelembagaan kita tidak ikut berpolitik praktis dengan mendukung salah satu capres/cawapres maupun partai politik tertentu,” ujarnya.

Tapi warga Muhammadiyah dianjurkan aktif memberikan dukungan pada diaspora kader Muhammadiyah yang menjadi caleg pada berbagai partai politik peserta kontestasi di 14 Februari 2024 nanti.

“Saya yakin kader Muhammadiyah pasti memiliki moral dan etika politik yang di atas rata-rata caleg lainnya. Mari kita dukung sepenuhnya,” tuturnya

Laporan: Andika Ichsan

Kata Kunci (Tags):
Muhammadiyah, wakil ketua LHKP PP Muhammadiyah, tahun politik, caleg kader muhammadiyah, etika dan moral,

Berita Terkini

Haba Nanggroe