BANDA ACEH | ACEHHERALD.com–

Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin 29 November 2021 menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022.

Kegiatan yang berlangsung secara virtual itu diikuti Gubernur Nova Iriansyah, Sekda Taqwallah dan para kepala SKPA di Meuligoe Aceh. Sementara Presiden Jokowi memimpin acara itu dari Istana Negara, Jakarta.

Presiden Jokowi dalam acara itu juga didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Penyerahan DIPA tersebut dilakukan secara simbolis kepada beberapa Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) dan secara virtual kepada seluruh Pimpinan K/L dan Daerah. “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dengan ini daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 2022,” kata Presiden Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga serta kepala daerah untuk menghadapi ketidakpastian tahun 2022. Pemerintah disebut harus merancang APBN Tahun 2022 yang responsif yang antisipatif dan juga fleksibel, serta selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.

Selain itu Presiden juga menyebutkan bahwa pemerintah akan memfokuskan enam kebijakan utama, yakni melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap mempertahankan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, peningkatan SDM yang unggul, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Selanjutnya adalah penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, serta melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero base budgeting agar belanja lebih efisien.

“Di Tahun 2022 kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi Covid yang masih membayangi dunia dan negara kita Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program,” kata Presiden.

Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan untuk tahun 2022 pendapatan negara sesuai dengan UU adalah Rp 1.846,1 triliun, terdiri dari perpajakan Rp 1.510 triliun, PNBP Rp 335 triliun, dan hibah Rp 600 miliar.

Adapun untuk, belanja negara di 2022 mencapai Rp 2.714,2 triliun, dimana belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.944,5 triliun dan TKDD Rp 769,6 triliun. Lalu di 2022, akan mengalami defisit sebesar Rp 868 triliun atau 4,85% dari PDB.