Upayakan Gaji Keuchik dan Aparatur Gampong Terbayar

BANDA ACEH – Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh, H Bakri Siddiq, meminta para keuchik di Kota Banda Aceh untuk memberikan perhatian khusus pada kasus stunting yang terjadi pada anak anak di gampong masing masing. “Lakukanlah koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait agar penanganan stunting pada anak dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, guna mendukung Gerakan Imunisasi dan Stunting Aceh (GISA),” ujar Bakri Siddiq.

Hal itu diungkapkan Bakri Siddiq saat melakukan pertemuan dengan para Keuchik se Kota Banda Aceh, di Meuligoe Wali Kota, Minggu (4/9/2022). Bersama Pj Wali kota, hadir juga Sekda Amiruddin, para Asisten, Kepala BPKK Iqbal Rokan, Kepala DPMG Muhammad Syaifuddin Ambia, Kadiskominfotik Fadhil, Kabag Prokopim Mulizar, para camat dan sejumlah pejabat Pemko Banda Aceh lainnya.

Kegiatan silaturrahmi yang dikemas dalam bentuk diskusi ini dimoderatori oleh Kepala DPMG, Muhammad Syaifuddin Ambia.

Menurut Pj Wali Kota, Persoalan stunting merupakan bagian dari program ketahanan pangan berkelanjutan, dan untuk menyukseskan program tersebut, para keuchik dapat menggunakan dan memanfaatkan Dana Desa sebesar 20 persen, sesuai aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kesempatan ini, Bakri Siddiq memberi kesempatan kepada para keuchik untuk menyampaikan sejumlah saran dan menyampaikan kendala yang dihadapi dalam menjalankan program pemerintahan gampong.

Banyak hal yang disampaikan oleh para keuchik, mulai dari pencairan dana ADG (Alokasi Dana Gampong), stunting, ketahanan pangan, penegakan syari’at Islam, penanganan PMK, narkoba, persoalan kebersihan hingga tapal batas antar gampong.

Pj Wali Kota secara terbuka merasa sangat senang bisa bersilaturahmi dengan para keuchik yang merupakan ujung tombak pemerintahan. “Silaturrahmi ini menjadi penting, karena menjadi ajang sharing informasi tentang pembangunan serta persoalan kekinian serta segala Pernik yang ada di gampong,” tutur Bakri.

Figur nomor satu di Banda Aceh itu juga meminta para keuchik selalu intens membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemko, baik dengan camat maupun dinas terkait dalam menjalan program pemerintahan gampong.

Dalam kesempatan itu Pj Wali Kota juga mengingatkan para keuchik untuk selalu konsern menjadi pelayan bagi masyarakatnya. “Paradigma sekarang sudah berubah, kita aparatur pemerintah ini bukan dilayani, tapi harus selalu siap jadi pelayan masyarakat,” kata Bakri Siddiq.

Soal dana desa juga menjadi salah-satu yang dibahas dalam pertemuan ini. Pj Wali Kota meminta para keuchik agar dana desa dapat dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat.

“Terkait pencairannya, Saya selalu ingatkan BPKK dan DPMG agar dana desa ini jadi prioritas. Karena di dalam ADG itu ada Siltap dan operasional. Ini menyangkut kesejahteraan para keuchik dan aparatur,” kata sosok yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri itu.

Ia pun menyampaikan, Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 untuk Kota Banda Aceh sebesar Rp57,4 miliar dengan realisasi tahap pertama (Januari-Mei 2022) sudah dicairkan pada Agustus lalu. “Nilainya mencapai Rp22,9 miliar atau setara dengan 40 persen dari total ADG 2022,” ungkap Bakri Siddiq.

Berikutnya, ADG tahap kedua yang juga mencakup gaji keuchik dan aparatur lainnya, termasuk operasional kantor, dalam proses pengajuan. Nominalnya sekitar Rp13,7 miliar dari Rp22,9 miliar atau 59,59 persen, untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus. “Insya Allah tak ada lagi istilah gaji keuchik dan aparatur gampong tertahan. Kita akan bayar pada kesempatan pertama, karena ini juga menyangkut hajad hidup keuchik dan aparatur gampong, sekaligus menunjang kelancaran kinerja mereka,” ungkas Pj Wali Kota itu.