BANDA ACEH | ACEH HERALD.com—
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengharapkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tahun 2022 dapat melahirkan program pembangunan berkualitas pada tahun 2023 mendatang.
Harapan itu disampaikan Nova Iriansyah saat membuka Musrenbang Aceh Tahun 2022 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023, di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis, (14/4/2022).
Musrenbang tersebut dihadiri Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr Safrizal, dan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas,Taufik Hanafi MUP.
Selain itu, 350 pemangku kebijakan publik juga ikut yang terdiri dari pemerintah pusat, Forkopimda Aceh, DPR Aceh, Bupati/Walikota, Kepala SKPA, DPRK dan Kepala Bappeda se-Aceh, akademisi, badan usaha, LSM, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya.
Pembahasan desk akan dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai 26 April 2022 di Kyriad Muraya Hotel. Untuk forum Renja SKPA Tahun 2023 akan dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai 20 April 2022, dan desk usulan program sumber dana TDBH Migas dan Doka Tahun 2023 kabupaten/kota akan dilaksanakan mulai 21 sampai 26 April 2022.
Melalui forum Musrenbang, Nova juga meminta agar program pembangunan yang disusun dapat selaras dan memiliki sinergitas, baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Aceh.
“Setiap tahun kita menggelar musrenbang, namun perencanaan belum normatif. Masih saja ada kegiatan yang muncul secara sporadis. Saya ingatkan bapak ibu sekalian, mengalokasikan anggaran pada program yang tidak direncanakan dengan baik tentu tidak akan berhasil baik. Saya berharap pelaksanaan musrenbang kali ini benar-benar nyata, cakap dan normatif,” kata Nova.
Nova mengatakan, musrenbang tahun ini merupakan musrenbang terakhir dalam masa kepemimpinannya yang akan mengakhir tugasnya pada 5 Juli 2022.
“Bagi saya musrenbang ini menjadi suatu sejarah, mudah-mudahan di akhir periode pemerintahan ini musrenbangnya dapat menyusun program dan alokasi anggaran yang ril dan berkualitas,” kata Nova.
Nova mengatakan, penyusunan program atau Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023 mengacu pada RKP Nasional. Ia menyebutkan, ada empat prioritas pembangunan Aceh yang menjadi landasan dalam menyusun RKPA 2023.
Keempat prioritas tersebut, adalah memperkuat kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan dan penguatan tata kelola pemerintahandan keistimewaan Aceh.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyinggung terkait dana otonomi khusus (Otsus) Aceh yang mulai tahun 2023 nanti akan mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 1 % dari DAU Nasional. Menurutnya hal tersebut akan berdampak terhadap program pembangunan di Aceh.
“Oleh sebab itu, maka kami mengajak para Bupati/Walikota se-Aceh, agar pengusulan program atau kegiatan yang bersumber dari Dana otonomi khusus Aceh Tahun 2023, dapat memprioritaskan kepada penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi minimal 30 persen dari pagu alokasi,” ujar Nova.
“Saya juga berpesan bawa upaya untuk mencari skema pengganti dana Otsus sudah harus menjadi pikiran kita bersama. Upaya Pemeirntah Aceh dalam mengalihkan kelola Blok B di Aceh Utara salah satunya adalah upaya mengantisipasi berkurangnya dana Otsus,” kata Nova.
Pada kesempatan yang sama, Nova mengharapkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Bappenas RI dapat menjadikan Aceh sebagai lokasi prioritas dalam pengusulan program/kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2023, sebagai exit strategy dalam mengantisipasi dampak dari penurunan alokasi Dana Otsus.
