JAKARTA I ACEHHERALD.com
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia tidak akan berhasil. Jika kabar-kabar seperti kedatangan Tenaga kerja Asing (TKA) dari China terus mengalir ke Tanah Air tanpa ada sanksi benar adanya.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi mengkritik kinerja pemerintah dalam menangani pandemi corona yang telah merenggut ratusan jiwa dan ribuan lainnya sedang bertarung di ruang-ruang rumah sakit tanpa bisa dijenguk oleh keluarganya.
Dilansir Aceh Herald dari Republika.co.id, Kamis (30/4/2020), KH Muhyiddin Junaidi memandang pemerintah tidak tegas menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Muhyiddin mengingatkan pemerintah wajib mendengar aspirasi umat Islam dalam memutus rantai penyebaran pandemi covid 19. Sebagai the biggest stake holder di negara ini, suara umat Islam ialah representasi demokrasi langsung yang seharusnya direspon.
Muhyiddin menekankan kepatuhan rakyat dalam menyukseskan PSBB tak akan berhasil jika sikap pemerintah selalu mendua. Ia menyoroti kabar kedatangan TKA China yang terus mengalir tanpa ada sanksi.
“Bahkan cenderung mendapat dukungan dari para pejabat tinggi negara, ini perlawanan terhadap kehendak rakyat dan jelas melanggar kedaulatan negara. Nampaknya seakan kita sudah tersandera akibat rayuan dan tipu daya Cina lewat investasi besarnya di Indonesia,” kata Muhyiddin dalam siaran pers, Rabu (29/4/2020).
Muhyiddin menyampaikan MUI bertanggungjawab moral menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Walau suara MUI menurutnya, tak senantiasa direspon baik oleh pemerintah.
“Menafikan apalagi menegasikan aspirasi umat Islam justru sangat kontra produktif bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakannya di tingkat grass root, bahkan akan muncul ketidakpatuhan sipil secara masif,” tegas Muhyiddin.
Kritik MUI ialah bentuk perhatian pada tanah air. Muhyiddin merasakan kesan di masyarakat bahwa kebijakan PSBB tak serius. Dia menilai, PSBB cenderung gamang jika berhadapan dengan kekuatan para pemilik modal atau konglomerat utama di negeri ini. “Seakan penyelamat aset dan investasi mereka lebih penting daripada penyelamatan nyawa dan kedaulatan NKRI,” ujar Muhyiddin.
