BANDA ACEH I ACEHHERALD.com – Mayjen TNI (Purn) Teuku Abdul Hafil Fuddin SH SIP MH (TA Hafil) mengeluarkan pernyataan keras seputar masih derasnya bergulir rumors soal Dana Pokok Pikiran (Pokir) yang mengguyur semua legislator di Aceh, mulai dari DPR Kabupaten/Kota hingga DPR Aceh. “Jujur saja, tak ada pembenaran apapun untuk itu, jika mengacu dengan tugas dan fungsi legislatif yang sebenarnya, yaitu fungsi pegawasan (controling), pengnggaran (budgeting) serta legislasi,” kata Hafil.
Pihak Kemendagri, Kemenkeu dan bahkan KPK secara terbuka telah memberi sinyal jika Dana Pokir sebagai bentuk pelanggaran fungsi dan pos pengelolaan penganggaran
Menurut Hafil, mengacu dengan tugas dan fungsi itu, peran eksekusi anggaran (eksekutor) jelas jelas tugas eksekutif melalui institusi institusi operasional daerah di bawah pembinaan dan komando kepala darah. “Ingat itu uang rakyat yang dipakai sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan oknum legislator sebagai biaya untuk melestarikan dirinya di kursi parlemen. Itu biaya politik yang harus ditanggung sendiri, bukan dengan memalak uang rakyat,” kata Hafil yang mantan Pangdam IM itu.
Ditambahkan, sengkarut soal Pokir itu seakan tak habis habisnya, beberapa kasus malah telah singgah di Kantor Polisi, bahkan ada seperti episode film layar lebar yang seakan tak putus serinya. Termasuk rumors soal fee–yang sebenarnya haram, tapi seakan sudah seperti halalan tayyiban–yang makin anyir saja. “Sudah bukan rahasia lagi soal adanya fenomena fee dalam Dana Pokir, terutama dalam kaitan sosialisasi fulan dan fulin. Ini benar benar tak sehat, karena menjurus korupsi berjamaah dan pihak berwenang sudah saatnya jeli untuk menyikapinya ,” tegas Hafil.
Pria yang juga Ketua Umum Cabang Bela Diri PB Ferkushi Indonesia ini menyayangkan dengan sasaran penggunaan Dana Pokir itu misalnya, menyelanggarakan turnamen olahraga, festival kesenian hingga khanduri tetek bengek, yang tak ada kaitan dengan kemaslahatan rakyat secara sustinable. “Kesannya hanya untuk mengumpulkan atau menghimpun massa serta aktualisasi personal menjelang dekatnya kontestasi Pemilu Legislatif. Jadi makin terang benderang jika Dana Pokir itu sebagian besar hanya untuk melestarikan posisi di gedung dewan. Padahal itu adalah dana rakyat,” tandas Hafil.
Menyikapi hal itu, Hafil yang sering blak blakan itu meminta ekselutif punya sikap yang jelas, terutama jajaran Penjabat (Pj) di seluruh Aceh, mulai Gubernur, Bupati hingga Walikota, terkait keberadaan Dana Pokir yang di luar negeri lazim disebut Segentong Daging Babi (Pork Barrel) itu, ditertibkan. “Bukankah para Pj itu tak ada kaitan dengan politik saat menuju kursi Pj, karena mereka murni ASN yang ditempatkan di posisi sebaga kepala daerah. Saatnya, kita memperbaiki keadaan dan meminta para politisi di Aceh khususnya untuk mandiri, bukan bergantung dengan dana ‘pork barrel’,” pungkas Hafil.
