KOTA JANTHO | ACEHHERALD.com – Tiga orang legislator DPRK Aceh Besar sekaligus politisi senior dan seorang sesepuh Aceh Besar secara terbuka merekomendasikan Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM untuk melakukan langkah langkah evaluative terhadap jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aceh Besar.
Keempatnya sepakat jika Aceh Besar membutuhkan figur taktis , dinamis serta kompeten di level puncak OPD, untuk mengimbangi Muhammad Iswanto yang dinilai punya energi lebih dalam mengelola pemerintahan Aceh Besar.
Ketiga legislator sekaligus politisi senior itu adalah Muhibuddin Ibrahim (Ucok Sibreh, Zulfikar SH dan H Mustafa. Sementara sesepuh Aceh Besar yang dimintai komentarnya oleh redaksi acehherald.com adalah, Drs Rusli Muhammad mantan Pj Bupati Aceh Besar tahun 2004, sekaligus juga mantan Ketua IKAPTK Aceh (dulu Ikadik PP) Ikatan Alumni Pendidikan Pamong Praja.
Sementara Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto yang beberapa kali coba dihubungi oleh kru acehherald.com, untuk dimintai pendapatnya seputar desakan evaluasi OPD Aceh Besar itu, gagal tersambung. Selain itu, beberapa pesan WA dari acehherald.com juga belum direspon oleh figur tertinggi di pemerintahan Aceh Besar itu.
Menurut Ucok Sibreh, kini saatnya dicari sosok pemimpin OPD yang mampu bekerja seperti Pj Bupati Aceh Besar. “Kalau lambat lebih baik tak usah, karena hanya memperparah keadaan. Kita serahkan semuanya kepada Pj Bupati sebagai user untuk menentukan figur pilihannya, sehingga tak ada kesan main titip dan memunculkan kotak dan sekat baru dalam manajemen pemerintahan,” tandas Ucok Sibreh.
Di sisi lain ditambahkan, inti dari langkah evaluasi itu adalah keinginan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Aceh Besar. Untuk itu bukan hanya dibutuhkan spirit, namun juga komitment dan kompetensi serta mampu menerjemahkan keinginan Pj Bupati Aceh Besar selaku pemegang tongkat komando. “Ini ranah eksekutif, jadi percayakan sepenuhnya kepada Pj Bupati, hingga penetapan pimpinan OPD benar benar fair. Toh Pj Bupati telah melakukan pengawasan selama tiga bulan memimpin Aceh Besar,” tutur Ketua Golkar Aceh Besar itu.
Senada dengan Ucok Sibreh, politisi Nasdem Zulfikar SH secara terpisah menyatakan, langkah evaluasi pimpinan OPD itu dirasakan mendesak, demi berjalannya pemerintahan sesuai dengan ritme Pj Bupati Muhammad Iswanto, yang dikenal taktis dan berusaha menyelesaikan persoalan dalam kesempatan pertama. “Hanya saja harus dicari orang orang yang punya kompetensi sesuai bidangnya. Bukan dengan menempatksn berdasarkan kepentingan non teknis. Ini justru yang akan merusak sistem,” tutur Zulfikar, yang anggota DPRK Aceh Besar dua periode itu.
Di bagian lain disebutkan, Pj Bupati Aceh Besar tentu punya indikator kinerja, dalam melakukan reposisi OPD tersebut. Misalnya terkait dengan capaian PAD serta kemampuan untuk melakukan eksekusi di lapangan. “Khusus soal PAD, Aceh Besar memiliki potensi sangat besar sesuai temuan kami di lapangan,, namun capaian PAD justru jauh dari kondisi ril lapangan. Kita butuh figur yang berani dan punya nyali untuk merealisasikan pendapatan daerah yang menjadi ruh bagi pembangunan dan kesejahteraan daerah. Dan itu terjawab dengan langkah evaluasi yang terukur dari pimpinan,” kata Zulfikar.
Di bagian lain, H Mustafa, anggota DPRK Aceh Besar dari Partai PNA juga menyatakan hal senada. Menurutnya, untuk mewujudkan langkah yang seirama antara Pj Bupati Aceh Besar selaku user, serta membentuk ‘Kabinet’ yang solid, dibutuhkan langkah evaluasi menyeluruh di tataran pimpinan OPD serta jajaran nya. “Kita bukan bicara karena kepentingan dan tendensi pribadi. Tapi semata mata untuk meluruskan kembali kondisi pimpinan OPD yang bukan rahasia lagi, ada yang melenceng dari kompetensi personal. Dengan kata lain melenceng dari disiplin ilmunya. Ini jelas sangat tidak diharapkan, apalagi instansi teknis,” kata Mustafa.
Ditambahkan, sebagai figur yang telah tiga bulan di Aceh Besar dan juga mantan PNS di Aceh Besar, tentu Muhammad Iswanto telah mengantongi mapping kondisi pucuk pimpinan OPD di Aceh Besar saat ini. Hingga ia telah memiliki rancangan kebijakan dalam soal evaluasi pimpinan OPD tersebut. “Yang jauh lebih penting, langkah mutasi dan rotasi itu memang perlu dilakukan segera, karena semangat kerja para eksekutif OPD itu disinyalir makin mengendur karena was was akan dirotasi. Justru dengan kepastian rotasi akan memunculkan spirit kerja baru, bukan malah membuat mereka larut dalam harap harap cemas,” tandas Mustafa.
Sementara sebelumnya salah seorang sesepuh Aceh Besar yang juga mantan Pj Bupati Aceh Besar, Drs Rusli Muhammad secara tegas kepada acehherald.com menyatakan, Muhammad Iswanto harus melakukan evaluasi terhadap kinerja stafnya. Sebagai user dia punya hak untuk itu dan dibenarkan oleh regulasi yang ada. “Mendagri sudah memberi sinyal untuk itu, mengapa mesti ragu ragu. Ini demi Aceh Besar lebih baik. Karena itu dibutuhkan sosok yang loyal serta mampu dirajut dalam soliditas sebuab sistem. Agar mesin pemerintahan bisa berjaan lebih efektif, terukur serta mampu melayani dan memenuhi ekspektasi rakyat,” tutur Rusli Muhammad yang dikenal lugas dan tanpa tedeng aling.
Secara terbuka, mantan ketua alumni Pamong Praja Aceh itu, menyatakan, saatnya Muhammad Iswanto membenahi kompetensi staf sesuai dengan skill dan bidang keilmuannya. Hingga tidak ada lagi istilah, sosok pemimpin yang asal titip menurut selera pemimpin tertinggi atau terkait sebagai timses serta sejenisnya. “Sebagai figur yang tak terkait dengan politik saat menuju kursi Pj Bupati, tentu Muhammad Iswanto bisa bertindak lebih lugas hingga mewujudan cabinet Aceh Besar yang benar benar kompeten dan bebas dari tendensi dan tekanan pihak manapun,” pungkas Rusli Muhammad yang lazim disapa sebagai Camat Rusli itu.(*)
