JAKARTA | ACEHHERALD.COM – Kepala Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani melaporkan hasil rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini. Ada dua isu yang menjadi pokok bahasan antara lain barang impor e-commerce dan barang-barang pengiriman dari pekerja migran Indonesia (PMI).
Benny mengatakan, pihaknya berfokus ke barang pengiriman milik pekerja migran. Sejalan dengan itu, pada April 2022 silam, BP2MI telah mengusulkan kepada pemerintah agar ada peraturan khusus terkait dengan barang-barang milik pekerja migran Indonesia.
Dalam hal ini, ada tiga kategori barang. Pertama, barang kiriman yang setiap bulan atau tiap tahun selama bekerja dalam status kontrak dikirim ke Indonesia.
Kedua, yang dibawa langsung oleh pekerja migran saat cuti atau saat mereka selesai melaksanakan kontrak kerja. Ketiga, barang pindahan saat mereka selesai kontrak dan tidak memperpanjang, semua barang dipindahkan semua.
“Selama ini kan tidak ada aturan yang atur secara khusus, ini menimbulkan problem dan masalah mereka, sering berhadapan dengan petugas di lapangan sering dilakukan pembongkaran barang mereka. Banyak juga barang mereka tidak kembali,” kata Benny saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2023).
Oleh karena itu, Benny mendorong agar aturan ini harus disetujui, serta ada relaksasi terhadap barang milik pekerja migran. Ia pun mencontohkan, misalnya relaksasi berkenaan dengan pajak, para pekerja migran akan diberikan relaksasi sebesar US$ 1.500 tiap tahun dalam tiga kali pengiriman barang.
“Saya yakinkan presiden dan menteri kalau pekerja migran Indonesia bawa barang bekas jumlahnya terbatas dan tidak untuk kepentingan bisnis dan diperjualbelikan kecuali untuk oleh-oleh keluarganya,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Benny, dalam ratas tersebut Jokowi juga setuju soal pembebasan IMEI HP milik PMI ketika tiba di tanah air. Menurutnya, selama ini kendalanya terletak pada IMEI HP yang harus diubah, sementara biayanya tinggi.
“Presiden setuju khusus PMI dibebaskan untuk IMEI HP, untuk PMI. Ini Revolusioner,” katanya.
Lebih lanjut, dalam ratas tersebut, BP2MI juga menyampaikan usulan terkait dengan pembangunan perumahan murah bersubsidi untuk PMI. Dalam hal ini, Jokowi merespons positif.
“Dia janjikan akan dibahas dengan kementerian terkait. Ini hadiah lah untuk pekerja migran Indonesia,” pungkasnya.
Sumber: finance.detik.com
