JAKARTA I ACEHHERALD.com – Sejenak usai pertemuan antara petinggi GAM yang dipimpin oleh Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar dengan Presiden Joko Widodo, figur nomor satu Indonesia itu langsung menunjuk Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jendral Moeldoko sebagai Ketua Tim Mediator penyelesaian persoalan di Aceh. Hal ini disampaikan Dr. Moeldoko saat menggelar konferensi pers usai mengikuti pertemuan antara petinggi GAM dengan Presiden Jokowi, Kamis (13/2/2020).

Rombongan dari Aceh yang dipimpin oleh Wali Nanggroe, Tgk Malek Mahmud Al Haytar antara lain terdiri atas Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA), Muzakir Manaf atau Mualem, Darwis Jeunieb, dan Bupati Pidie Jaya, Aiyub Abbas. Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin dan Staf Khusus Wali Nanggroe, DR. Rafiq.

Sementara Presiden Jokowi didampingi Jendral Wiranto selaku Wantimpres, serta jendral Moeldoko selaku KSP.

Pada pertemuan itu, Wali Nanggroe menyampaikan sejumlah persoalan Aceh yang masih terganjal di Pemerintah Aceh. Salah satunya adalah terkait belum terimplementasinya beberapa butir-butir MoU Helsinki dan turunan UUPA. Adapun beberapa poin penting dari MoU Helsinki, kata Wali Nanggroe, seperti soal bendera dan lambang, tapal batas Aceh, pertahanan dan sejumlah poin-poin penting lainnya.

“Ini yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Pusat, mengingat sudah satu dekade

Mewakili Presiden, Dr Moeldoko juga menanggapi terkait harapan pembangunan dan ekonomi Aceh yang belum signifikan pasca perjanjian damai antara RI dan GAM.

“Dalam 15 tahun ini, pembangunan Aceh juga tidak signifikan. Masyarakat Aceh merasakan kurang adanya perubahan. Untuk itu, kita akan koordinasi dengan tim yang ada di Aceh untuk membuat langkah-langkah,” kata KSP, Dr. Moeldoko

Sementara itu Ketua KPA Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem juga menyampaikan beberapa hal terkait kondisi kekinian para mantan kombatan GAM kepada Presiden Jokowi.

Pertemuan khusus dan tertutup itu berlangsung dalam Susana sangat kondusiv, seperti diakui beberapa pihak.

Penulis          : */nurdinsyam