BANDA ACEH | ACEH HERALD

KEPALA Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Iskandar Zulkarnain bertekad akan melakukan pembenahan menyeluruh internal manajemen BPKS, sebagai langkah awalnya dalam memimpin Lembaga yang operasionalnya dibiayai dana APBN itu. “Saya pikir pembenahan itu ibarat mengkalibrasi ulang sebuah mesin yang telah crowded. Ini butuh komitment semua pihak untuk berubah, termasuk kesediaan untuk bekerja dengan nawaitu dan hati yang jernih,” kata Iskandar yang di kalangan teman seangkatannya sering disapa Dek Is itu.

Dikatakan, pembenahan manajemen tersebut dimulai dari komitmen dirinya sebagai pimpinan BPKS untuk tinggal di Sabang. Karena di situlah kantor induk BPKS, serta menjadi pusat dari komando BPKS yang memiliki beberapa UPTD, seperti di Banda Aceh, Pulo Aceh hingga Jakarta. “Saya ingin hadir secara total di tengah manajemen, hingga koordinasi dan rantai komando bisa berjalan sesuai aturan yang ada,” katanya.

Menurut Kepala BPKS yang mantan Vice President PAG itu, pembenahan tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari kantor pusat hingga ke semua UPTD. Hingga nanti akan terwujud tata kelola manajemen yang solid serta punya rantai koordinasi yang jelas dan terukur. “Kita punya struktur yng berjenjang, nantinya untuk pembenahan ke UPTD bisa saja menjadi tanggung jawab deputy atau sebuah tim yang ditunjuk. Merekalah yang punya tugas membuat BPKS on the track kembali,” kata Iskandar yang secara terbuka menyatakan dirinya tak mau larut dengan problem ke belakang, namun berpikir kreatif untuk kebaikan BPKS ke depan.

Alumni Teknik Mesin Unsyiah itu menambahkan,  salah satu yang perlu diluruskan adalah tupoksi BPKS itu yang kesannya telah menyimpang selama ini. Karena tupoksi BPKS yang dana operasionalnya dari Kemenkeu itu, sebenarnya adalah sebuah badan pengusahaan yang jelas mempunyai program terukur dengan perkiraan benefit, serta range waktu untuk pencapaian break event point (BEP). “Artinya, setiap rupiah yang ditanam harus mendatangkan keuntungan, dan tentu saja diawali dengan studi kelayakan yang juga jelas. Jujur saya katakan, BPKS beorientasi bisnis, dan konsep ini harus disadari semua pihak termasuk internal BPKS sendiri,” tegas Iskandar.

Selama ini terkesan BPKS hanya sebuah upaya pengembangan kawasan, dalam hal ini kawasan Sabang berupa Sabang dan Pulo Aceh. Karena itulah, yang dilakukan adalah pengembangan infrastruktur jalan, perkantoran dan pelabuhan, termasuk melakukan pembelian aset berupa tanah. Data menunjukkan jika pemerintah telah menanam dana di BPKS sejak dulu hingga kini sekitar Rp 2,3 triliun. Namun belum ada nilai tambah berupa benefit yang berarti atas investasi yang telah dilakukan. “Okelah, saya tak mau larut dengan masa lalu, kini kami menatap masa depan BPKS dengan kembali kepada tujuan semula, sebagai sebuah badan pengusahaan yang tentu saja profit oriented,”  pungkas Iskandar Zulkarnain.(*)

PENULIS     :     NURDINSYAM