BLANGPIDIE I ACEHHERALD – Setelah dilakukan penelusuran oleh Aceh Herald.com, termasuk sumber dari kalangan dalam DPRK Abdya, dua fraksi unsur pimpinan dewan setempat sudah mendata sejumlah nama Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) yang akan disaring menjadi masing-masing satu calon Pj Bupati Abdya yang diusulkan dalam rapat akhir digelar, Senin (18/7/2022) besok.
Para pejabat ASN/PNS yang masuk catatan fraksi dan pimpinan dewan setempat adalah figur yang sedang menduduki jabatan JPT Pratama dengan eselon IIa dan IIb di jajaran Pemkab Abdya, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat, sebagaimana salah satu persyaratan.
Di Pemkab Abdya, sosok yang semakin kencang berembus adalah Sekda, H Salman Alfarisi ST. Kemudian muncul Kadis Kelautan dan Perikanan, Chalid Hardani, termasuk Sekretaris DPRK, Amiruddin. Ada pula sosok dari kabupaten lain, yaitu Darwis, Sekretaris DPRK Aceh Selatan.
Dari Pemerintah Provinsi Aceh ada nama Kadis Syariat Islam Dr EMK Alidar SAg M Hum, Kadis Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Azhari SAg MSi, Kepala Sekretariat MAA Darmansyah, dan Kadis Peternakan Zalsufran ST MSi.
Sementara sodok dari Pemerintah Pusat beredar nama, Kepala PPSDM Depdagri Regional Makasar, TR Fahsul Falah SSos MSi dan Deputi I Rehabilitasi, Rekonstruksi (RR) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Jarwansyah yang juga mantan Kepala BPBA.
Sebelumnya juga ada nama Dr Nurdin SSos MSI, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) pada Setjen Kemendagri RI.
Namun, nama Nurdin, putra asli Krueng Batee, Kuala Batee, Abdya, ini menurut keterangan tidak diusul lagi. Karena namanya sudah duluan dipinang DPRK Aceh Jaya, malah informasi terakhir Nurdin sudah ditetapkan oleh Mendagri dan segera dilantik Pj Gubernur Aceh sebagai Pj Bupati Aceh Jaya.
Melihat perkembangan akhir-akhir ini, pengamat di Abdya menilai tiga nama calon Pj Bupati yang segera diusulkan DPRK Abdya tidak mutlak ditetapkan Mendagri sebagai Pj Bupati.
Soalnya, berdasar Permendagri terbaru bahwa selain DPRK setempat diberikan kewenangan mengusul tiga nama calon Pj, pihak Kemendagri sendiri juga mempersiapkan tiga nama calon Pj Bupati daerah besangkutan.
Enam nama calon yang masuk ke Kemendagri, selanjutnya dinilai sebuah tim khusus yang mengerucut satu nama untuk ditetapkan Mendagri sebagai Pj Bupati dengan masa tugas satu tahun, bisa diperpanjang satu tahun berikutnya.
Artinya, kata pengamat tersebut bisa jadi tiga nama calon yang diusulkan DPRK tidak satupun yang dipilih oleh tim penilai, karena ada enam nama calon yang dinilai secara resmi atau diprofiling oleh Kemendagri, Kemen PAN/RB dan Kemenkopulhukam.
Dalam hal ini, DPRK Abdya disarankan harus mampu membaca ‘keinginan’ Pemerintah Pusat, sebelum mengusulkan tiga nama calon Pj Bupati.
Kalau tidak mau kehilangan muka, tambah sumber tersebut, sebelum mengusulkan tiga nama calon Pj Bupati, DPRK sudah mendapatkan sinyal dari pusat menyangkut sosok figur calon Pj yang sesuai ‘selera’ pemerintah pusat.
Terkait hal ini, tidak aneh kalau ada Pj Bupati yang ditetapkan Mendagri, namanya tidak masuk dalam usulan DPRK. “Ya, itu tadi, Kemendagri juga mempersiapkan tiga nama calon,” katanya.
Dari enam Pj Bupati/Walikota di Aceh yang sudah dilantik dalam dua gelombang oleh Pj Gubernur Aceh, terdapat tiga figur pejabat dari pusat.
Kemudian ada dua pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) setempat dan satu pejabat dari Provinsi Aceh.
Dari fakta ini, figur Sekda Kabupaten yang diusul DPRK setempat berpeluang besar diangkat dan ditetapkan sebagai Pj Bupati, tentu setelah lulus penilaian tim khusus dari Kemendagri.
Lalu, apakah DPRK Abdya sudah mendapat sinyal dari pusat atau belum. Kita lihat saja hasil rapat sinkronisasi usulan tiga nama calon Pj Bupati yang digelar DPRK, Senin besok.(*)
Penulis: Zainun Yusuf (Aceh Barat Daya)
