JAKARTA  I ACEH HERALD

ASOSIASI Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mengerahkan petani di 22 Provinsi se-Indonesia untuk melakukan Aksi Keprihatinan Petani Kelapa Sawit Indonesia yang dilakukan serentak mulai pukul 09.00-12.00 WIB pada Selasa, (17 Mei 2022) hari ini.

Aksi keprihatinan ini dilakukan untuk menyikapi dampak Larangan Ekspor Minyak Goreng dan CPO yang berdampak langsung kepada anjloknya harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit  di seluruh Indonesia, terkhusus sentra perkebunan kelapa sawit.

Jakarta akan menjadi sentra utama Aksi Keprihatinan Petani Sawit Indonesia yang diadakan pada 17 Mei 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian RI dan Patung Kuda Monas. “Selanjutnya akan ke Istana Presiden untuk bertemu Pak Presiden menyampaikan usulan kami. Kegiatan ini akan diikuti lebih 250 peserta yang melibatkan petani sawit anggota APKASINDO dari 22 Provinsi dan 146 Kabupaten/Kota serta anak petani sawit yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sawit (FORMASI) Indonesia. Selanjutnya, Gulat menjelaskan aksi keprihatinan ini juga dilakukan serentak (hari dan jam yang sama) di 146 Kabupaten Kota DPD APKASINDO dari 22 Provinsi APKASINDO,” ujar Gulat Manurung, Ketua DPP Apkasindo.

Disebutkan. petani sawit yang datang ke Jakarta mulai dari Aceh sampai Papua Barat akan berpakaian adat-budaya masing-masing, untuk menunjukkan sawit itu pemersatu bangsa dan anugerah Tuhan kepada Indonesia/

Aksi ini swadaya dan sebagian besar peserta aksi sudah tiba ke Jakarta pada Minggu sore, seperti Petani sawit dari Papua Barat, Kalimantan Utara, Aceh, Sulawesi Barat dan Papua/

Indra Rustandi, Ketua Apkasindo Provinsi Kalimantan barat (Kalbar), ketika dikonfirmasi awak media, membenarkan sedang dalam perjalanan dari Kab Sintang menuju Pontianak. Total petani dari Kalbar yang ke Jakarta sebanyak 25 orang, ujarnya. Kami sangat bersemangat ke Jakarta ingin bertemu Pak Jokowi, karena kami melihat Kementerian terkait tidak becus mengurus kami petani sawit. Lihat saja Dirjen Perkebunan sudah hampir 2 tahun Plt (pelaksana tugas), jadi bagaimana kami dapat perhatian ?, padahal sawit sangat strategis dan roh nya ekonomi Indonesia pada 5 tahun terakhir, apalagi Menteri Perdangan yang sudah membuat kami menderita, tutur Indra.

Selanjutnya, Gulat mengatakan bahwa saat ini sudah kritis, dari 1.118 pabrik sawit se-Indonesia paling tidak 25% telah stop pembelian TBS sawit petani. Ini terjadi setelah harga TBS petani sudah anjlok 40%-70% dari harga penetapan Disbun dan ini terjadi secara merata sejak larangan ekspor, tanggal 22 April lalu.  Dampaknya luar biasa, telah mengganggu sendi-sendi ekonomi petani sawit dan rantai ekonomi nasional. “Kami berpacu dengan waktu”, kami sudah rugi 11,7 Triliun per akhir April lalu, termasuk hilangnya potensi pendapatan negara melalui Bea Keluar, terkhusus Pungutan Ekspor dimana sejak Februari sampai April sudah hilang Rp.3,5 Triliun per bulannya, urai Gulat.

Semua permasalahan ini terjadi sejak adanya gangguan pasokan Minyak Goreng Sawit (MGS) domestic dan harga MGS curah yang tergolong mahal, padahal sudah disubsidi. Sehingga Presiden Jokowi mengambil kebijakan Larangan eksport CPO dan Bahan Baku MGS.

Namun sangat tragis dampaknya kepada Petani sawit. Oleh karena itu dalam acara aksi keprihatinan nanti APKASINDO akan menyampaikan lima tuntutan. Pertama, menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70%  di 22 provinsi sawit.

Kedua, Meminta Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.

Ketiga, meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong). Dan untuk menjaga jangan sampai gagal, kami meminta memperkokoh Jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan apparat TNI-Polri. Kami yakin pasti clear kalau TNI-POLRI sudah dilibatkan. Contohnya saja program vaksin sukses dan cegah karhutla (kebakaran hutan dan lahan), hasilnya asap langsung hilang sejak 2015 sampai sekarang.

Keempat, Dengan segera Pemerintah membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30% dikelola oleh Koperasi untuk kebutuhan domestik, biar urusan eksport di urus oleh Perusahaan besar, sehingga kejadian saat ini (kelangkaan MGS) tidak bersifat musiman (tidak terulang lagi).

Kelima, meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian usupaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS), karena harga TBS yang diatur di Permentan 01 tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan. Padahal petani bermitra  dengan perusahaan hanya 7% dari total luas perkebunan sawit rakyat (6,72 juta ha.

Aksi demo petani sawit itu kabarnya juga akan diikuti ratusan truk yang bermuatan TBS daribeberapa daerah, sebagai bentuk kekecewaan petani, karena TBS kini taklaku lagi.