BANDA ACEH I ACEH HERALD
Wakil Ketua DPRA, Safaruddin akhirnya angkat bicara seputar kontroversi menyangkut ultimatum Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh, Alhudri, yang mempersilakan kepala sekolah mengundurkan diri, jika hingga 30 September 2021 tidak mampu menuntaskan kegiatan vaksinasi bagi siswa yang ada di sekolah yang dipimpinnya. “Bahasanya kurang elok. Terkesan arogan. Seharusnya bisa disampaikan dengan bahasa yang santun dan lebih humanis, misalnya dengan meminta kepala sekolah untuk mengajak guru, siswa, dan orang tua memahami akan kebutuhan vaksinasi untuk kebaikan bersama,” kata Wakil Ketua DPRA, Safaruddin di Banda Aceh, Senin (20/9/2021).
Menurut politisi Partai Gerindra itu, vaksinasi merupakan sebuah keniscayaan dan ikhtiar dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain dari ancaman Covid-19. Namun dalam mengajak masyarakat harus dengan cara-cara yang lebih persuasif, bukan dengan tebaran ancaman, dan terkesan hanya untuk mencapai target semata. “Ajakan untuk ikut vaksin ini harus dilandasi dengan semangat yang persuasif karena menjadi kebutuhan, bukan dengan mengultimatum yang terkesan memaksa. Mungkin Pak Alhudri begitu semangat jadi lupa mengedepankan nilai humanisnya seorang pemimpin,” sentil politikus yang menggemari olahraga sepakbola ini.
Menurut Safaruddin, ada banyak cara sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengedukasi dan mengajak masyarakat, agar dengan kesadaran sendiri ikut vaksinasi. Apalagi di lingkungan sekolah yang butuh pendekatan lebih persuasif dan religius, baik kepada siswa maupun orang tua.
Secara terbuka Safaruddin yang punya nama selaku pesepakbola, ‘Dhien Kallon’ ini menyatakan, Pemerintah Aceh terkesan latah dengan tampilan data perkembangan wabah Covid-19 di Aceh. Pemerintah hanya disibukkan mengupdate jumlah masyarakat yang terpapar, sembuh, dan meninggal karena corona. Tapi terkesan lupa memberikan solusi yang mengedukasi. “Harusnya Disdik bisa membuat satu juknis (petunjuk teknis) terkait penangganan Covid-19 di lingkungan sekolah. Sehingga semua sekolah bisa menerapkannya dengan sama atau seragam. Bukan mendatangi satu-satu lalu memaksa kepala sekolah. Berapa banyak anggaran dihabiskan untuk kunjungan itu. Apa inputnya,” tandas Safaruddin dalam nada tanya.
Dalam penanganan pandemi Covid-19, Safaruddin mengaku akan tetap terus mendukung Pemerintah Aceh dalam memerangi virus ini. Akan tetapi harus dilakukan secara terukur, apalagi Aceh memiliki dana besar dalam penanganan Covid-19. “Yang pastinya program vaksinasi ini harus kita dukung demi percepatan pemulihan kondisi kita serta terbentuknya herd immunity di seantero Aceh,” demikian Safaruddin.(adv)
