JAKARTA | ACEHHERALD.COM – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik minimnya kehadiran secara fisik anggota DPR RI dalam rapat paripurna. Formappi mendorong agar tata tertib rapat paripurna diubah usai status pandemi Corona dicabut.

“Soal minimnya kehadiran anggota DPR di rapat paripurna memang sudah merupakan pemandangan biasa. Kemalasan anggota DPR mengikuti rapat paripurna pun bukan cerita baru. Di masa pandemi ketidakhadiran di ruangan rapat bukan sebuah masalah karena anggota bisa hadir secara virtual melalui Zoom. Tatib DPR pun mengukuhkan kehadiran virtual itu,” kata peneliti Formappi Lucius Karus kepada wartawan,Selasa(4/7/2023).

“Jadi ketidakhadiran anggota DPR di rapat paripurna itu sudah jadi trademark DPR. Saking sudah jadi biasa, DPR sendiri sudah tak merasa ada masalah dengan ketidakhadiran itu,” imbuhnya.

Lucius menilai ketidakhadiran secara fisik dalam rapat sudah dianggap biasa oleh anggota DPR. Sehingga, kata dia, urusan rapat dianggap sebagai angin lalu.

“Ketidakhadiran mengikuti rapat paripurna itu adalah bentuk pembangkangan atas mandat rakyat. Tidak hadir itu ya umumnya karena malas,” tutur dia.

Lebih lanjut, Lucius kemudian menyinggung nama gedung DPR RI yang diolok-olok di Google Maps. Menurutnya, publik memberikan kritikan itu sebagai bentuk protes, salah satunya mengenai kehadiran anggota DPR dalam rapat.

“Saya kira ketidakhadiran a.k.a kemalasan menghadiri paripurna yang bagi publik menjadi sesuatu yang penting tetapi bagi anggota DPR sepele dijelaskan dengan baik melalui olok-olok di Google Maps kemarin. Caci maki publik melalui pemberian nama yang bernuansa mengumpat dan mencaci sesungguhnya adalah bentuk protes atas keanehan DPR yang salah satunya membenarkan kemalasan menghadiri rapat,” jelasnya.

Dorong Tatib Rapat Diubah

Lucius kemudian mendorong agar DPR merubah tata tertib rapat yang dibuat khusus pada saat pandemi. Menurutnya, tata tertib kehadiran rapat itu harus diubah seiring dengan dicabutnya status pendemi.

“Sebagai lembaga tinggi negara, memalukan sesungguhnya melihat dinamika lembaga sekelas DPR begitu lelet sekedar untuk membuat aturan bagi diri mereka sendiri. Mestinya begitu Pemerintah menetapkan berakhirnya pandemi, saat yang sama DPR langsung mengembalikan Tatib DPR ke Tatib lama sebelum pandemi. Ini kok DPR nampak nyaman saja mengikuti aturan masa pandemi di saat bangsa sudah bergerak memasuki masa endemi,” ungkap Lucius.

Menurut Lucius, kehadiran anggota DPR secara virtual saat rapat patut dipertanyakan. Dia kemudian menduga anggota DPR bisa saja mengikuti rapat sambil rebahan.

“Saya menduga kenyamanan DPR mengikuti tatib era pandemi karena berkat aturan itu mereka tetap bisa menikmati rapat virtual sembari rebahan. Nggak pernah jelas apakah di kamera yang diberi inisial nama anggota itu benar-benar ada orangnya anggota DPR atau makhluk asing yang disuruh membuka dan menjaga zoom agar si anggota dianggap hadir,” tuturnya.

“Saya menduga tatib era pandemi tak segera dirubah karena dengan dibolehkannya kehadiran virtual, anggota DPR sudah bisa menetap sementara di daerah pemilihan untuk urusan kampanye. Pemilu 2024 sudah dekat, dan anggota DPR butuh menang. Karena dari sisi kinerja tak ada yang bisa dijual, di masa kampanye, maka anggota DPR harus seperti caleg baru yang harus berjibaku dari kampung ke kampung untuk berkampanye,” imbuhnya.

36 Anggota DPR Hadir Fisik di Paripurna
DPR RI menggelar rapat paripurna ke-28 masa sidang V tahun sidang 2022-2023 para Selasa (4/7) kemarin. Agenda rapat ini menyampaikan laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran dan rencana kerja pemerintah tahun 2024 di Badan Anggaran DPR RI.

Rapat paripurna digelar di gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2023). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Rapat ini juga turut dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Pimpinan menyebut rapat paripurna ini melibatkan 401 dari 575 anggota Dewan. Tercatat, sebanyak 36 anggota hadir secara fisik dan 215 anggota secara virtual, serta izin sebanyak 150 anggota.

“Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh hadir fisik sebanyak 36 orang, hadir virtual sebanyak 215, izin 150 dengan jumlah 401 anggota DPR RI,” kata Dasco.

Sumber: news.detik.com