JAKARTA|ACEHHERALD.Com- Walikota Lhokseumawe Dr Sayuti Abubakar SH MH bertemu Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) RI, Dr. Drs. Imran, M.Si, M.A Cd, di Jakarta, Kamis (12/6/2025). Keduanya membahas tatakelola Kota Lhokseumawe serta mendorong peningkatan akses terhadap hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dr Imran bukan orang baru di Lhokseumawe. Pada tahun 2022 ia pernah menjadi penjabat walikota Lhokseumawe. Ia paham betul bagaimana kondisi PAD Lhokseumawe serta berbagai hal terkait pembangunan kota. Program yang paling monumental dan legacy yang ia tinggalkan adalah pengambangan UMKM yang terwujud dalam bazar hari minggu di Jalan T Hamzah Bendahara, renovasi kantor walikota, normalisasi sungai Blang Buloh dan Cot Trieng, gotong royong massal, meminimalisir kebocoran PAD, pengembangan Forum Anak Lhokseumawe (Falak), reformasi birokrasi serta beberapa program lainnya. Pada tahun 2023 putra asal Desa Meunasah Masjid, Kecamatan Muara Dua ini dipindahtugaskan menjadi Pj Bupati Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Pertemuan di kantor KemenPKP itu membahas sejumlah isu strategis terkait pengembangan sektor perumahan di Lhokseumawe. Fokus utama adalah ketersediaan hunian layak dan terjangkau, terutama bagi kelompok masyarakat dengan daya beli rendah. “Kami berharap adanya dukungan konkret dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk pendanaan, fasilitas, maupun program nasional yang bisa diterapkan di Lhokseumawe,” ujar Sayuti.
Ia menilai, penyediaan perumahan bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi menyangkut peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa kota yang sehat dan produktif harus dibangun dari lingkungan tempat tinggal yang layak dan manusiawi.
Menanggapi hal ini Dirjen Perumahan Perdesaan, Dr. Imran menyampaikan komitmen untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut sektor perumahan sebagai salah satu pilar penting pembangunan daerah yang harus mendapat perhatian khusus. “Pemerintah pusat siap mendukung langkah-langkah percepatan yang dilakukan daerah, apalagi jika diarahkan pada kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.
Sebagai bagian dari Lhokseumawe ujar Imran maka ia merasa punya tanggung jawab moral untuk ikut mendorong kemajuan kota ini, terutama di sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kerja sama yang lebih konkret, termasuk penyusunan rencana teknis pembangunan hunian bersubsidi, program bantuan stimulan, serta integrasi kawasan permukiman dengan infrastruktur pendukung lainnya.
Pemerintah Kota Lhokseumawe dan KemenPKP sepakat untuk terus menjaga komunikasi intensif dalam merancang skema program perumahan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.
