Muncul Isu Biaya Pengadaan Karung Rp 1,2 Miliar
BANDA ACEH I ACEHHERALD.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh meminta pihak eksekutif untuk bersikap transparan seputar refocusing APBA senilai Rp 1,7 triliun untuk penanganan musibah pandemi Covid-19 di Aceh. “Walau kami tidak dalam posisi diajak membahas saat keputusan pengalihan, kami minta semuanya harus transparan, jangan sampai mengundang rasa curiga di antara kita, karena itu adalah dana milik rakyat,” kata Sulaiman SE, dari Fraksi Partai Aceh.
Permintaan Sulaiman yang juga mantan Ketua DPRK Aceh Besar itu dilontarkan dalam interupsinya sejenak penutupan Sidang Paripurna DPRA, Senin (20/04/2020) petang tadi. Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin itu membahas beberapa agenda. Antara lain menerima laporan reses Pimpinan dan Anggota DPRA, mengumumkan penetapan alat dan kelengkapan dewan (AKD) DPRA, serta pengumuman program legislasi Aceh (Prolega) tahun 2019-2014 dan Prolega Prioritas tahun 2020.
Menurut Sulaiman, transparansi itu termasuk kemana saja uang pengalihan sebesar Rp 1,7 triliun itu diperuntukkan dan jelas juga siapa ‘anak muda’ nya atau pelaksana lapangan. Bahkan juga mencakup siapa saja penerima serta rincian biaya pelaksanaaannya. Politisi PA itu juga berharap penyaluran bantuan sembako tersebut secepatny, karena hari hari seperti saat ini, rakyat sangat butuh bantuan. “Jangan tunggu lama, bila perlu sebelum Ramadhan tlah disalurkan,” tutur Sulaiman.
Di bagian lain, Sulaiman juga menyinggung tentang ketentuan Permendagri dalam hal pengelolaan dana Pokir. Dalam Permendagri itu disebutkan juga bahwa dana Pokir boleh ditransfer ke kabupaten/kota. “Kami ingin eksekutif memperjelas duduk persoalan yang sebenarnya, termasuk ketentuan transfer itu, agar pihak legislative tahu rambu rambu secara jelas,” kata Sulaiman.
Sementara itu, nada yang sama seputar transparansi refocusing APBA itu juga disuarakan oleh anggota DPRA dari Fraksi PAN, Muchlis Zulkifli. Ia bersepakat agar refocusing APBA sebanyak Rp 1,7 triliun tersebut tepat sasaran, akuntabel dan kredibel tentunya. “Jangan ada dusta diantara kita,” kata Muchlis yang akrab disapa Ngoh itu.
Muchlis juga kembali mengingatkan pihak eksekutif dalam hal ini Tim Gugus Covid Aceh, untuk benar benar peduli dengan upaya mengawal perbatasan. Jangan hanya berharap pada Pemkab Aceh Tamiang, yang bukan hanya kurang dana tapi juga kurang tenaga. Akibatnya, penjagaan perbatasan itu hanya panas panas tahi ayam. “Sebagai gambaran, kasus covid positif di Aceh semuanya bermuasal dari luar Aceh. Kalau perbatasan tak diperketat terutama menjelang mudik tahun ini, ledakan kasus (outbreak) Covid bukan mustahil akan terjadi. Semua kita harus bertanggungjawab,” tegas Muchlis seraya menambahkan, lini terbawah tim covid juga harus peduli terhadap orang orang yang keluar masuk Aceh.
Ngoh juga menyinggung eputar harga gula yang mencekik rakyat. Ia berharap Pemerintah Aceh mampu memberi solusi terhadap fenomena itu. Hingga rakyat tidak makin melarat menjelang hari hari Bulan Ramadhan.
Pernyataan yang tak kalah tegas juga diungkapkan politisi PA, Iskandar Usman Alfarlaky. Katanya, dalam kondisi saat ini, bukan pintu rumah yang harus ditutup, tapi pintu pagar yang harus ditutup dan dijaga secara ketat. Iskandar secara langsung mengkritik point pengeluaran untuk proyek covid dari dana refocusing sebesar Rp 1,7 triliun. “Ini sudah takwajar, masak untuk membeli kantong atau karun bagi bantuan sembako itu diplot dana Rp 1,2 miliar. Itu yang saya dengar. Kalau memang begini modelnya, lebih baik dana itu diberikan langsung melalui rekening penerima. Misalnya Rp 300 ribu per kk. Jadi tak ada biaya macam macam yang justru mengundang opini negativ,” kata Iskandar disambut tepukan pengunjung persidangan.
Pernyataan keras seputar refocusing APBA itu juga disuarakan Tarmizi, politisi PA. “Kita duduk di sini untuk kepentingan rakyat, karena Pemerintah Aceh serta anggota DPRA adalah hasil pilihan rakyat. Mari sama sama kita memberikan yang terbaik untuk rakyat,” tandas Tarmizi.
Penulis : Nurdinsyam
