BLANGPIDIEIACEH HERALD.com-Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), H Darmansah SPd MM menjelaskan Anggaran Pembangunan dan Pendapatan Kabupaten (APBK) tahun 2023 tidak sampai Rp 1 Triliun atau hanya Rp 957,3 Miliar, karena Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan pemerintah pusat tahun ini berkurang sekitar Rp 51 miliar.
Konsekwensinya ada beberapa kegiatan yang ditunda atau dibintangkan. Para Pimpinan Satuan Kerja dan Perangkat Kabupaten (SKPK) setempat untuk melaksanakan kegiatan secara realistis dan terukur, bukan malah terkesan menghayal. Kegiatan yang dibintangkan akan dilaksanakan pada perubahan anggaran, itu pun jika anggaran tersedia.
Penegasan tersebut disampaikan Pj Bupati Abdya, Darmansah dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan tahun 2023 digelar di Aula Dikila Kantor Bappeda setempat, Senin (21/2023).
Dalam rapat yang berlansung hingga sore itu, Pj Bupati Darmansah didampingi Sekda Abdya, Salman Alfarisi ST. Dihadiri Kepala Bappeda Firmansyah ST bersama para Asisten, Pimpinan SKPK, Staf Ahli, Tenaga Ahli, Camat, para Kepala Sekretariat serta 152 keuchik/Kepala desa dalam wilayah sembilan kecamatan, sejak Babahrot sampai Lembah Sabil.
Meskipun terjadi kekurangan DAU, menurut Darmansah, Abdya tidak terjadi defisit anggaran sebagaimana dialami beberapa kabupaten/kota lain di Aceh. Hal melegakan ini terjadi, kata Pj Bupati Darmansah karena Bupati Abdya sebelum dirinya tidak meninggalkan utang.
Bahkan, katanya, pimpinan daerah sebelum dirinya menjabat sebagai Pj Bupati, meninggalkan anggaran yang siap pakai mencapai Rp 46 miliar. Uang dimaksud adalah anggaran Pembangunan Pasar Modern Abdya berlokasi di Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie yang dialokasikan sejak tahun 2017, tidak dipakai.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan DAU dan bantuan lainnya yang dialokasikan pemerintah pusat, menurut Darmansah dilakukan dengan membuat surat kepada Dirjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang berisikan data dukung terkini Kabupaten Abdya yang telah direvisi sesuai fakta lapangan.
Seperti data dukung luas Abdya sesuai RTRW dari 1.490,60 Km2 direvisi menjadi 1.882,05 Km2, termasuk jumlah penduduk yang memang sudah bertambah dari data sebelumnya hanya sekitar 152 ribu jiwa lebih serta data PAD (Pendapatan Asli Daerah). “Data dukung Kabupaten Abdya terbaru segera kami paparkan di hadapan Dirjen Keuangan Kemendagri, termasuk pejabat dari Kementerian Keuangan RI di Jakarta. Moga-moga dengan data dukung baru yang sudah diperbaiki itu, alokasi anggaran untuk Abdya, termasuk DAU akan bertambah, ungkap Pj Bupati Darmansah.
Dalam rapat tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya, Nur Afni Muliana SPd memaparkan tentang alokasi Anggaran Desa tahun 2023 untuk 152 desa setempat. Pemaparan didampingi Kepala Bappeda Abdya, Firmansyah ST.
Selanjutnya, didampingi Sekda Salman Alfarisi ST, Pj Bupati Abdya, Darmansah menjelaskan secara transparan menyangkut Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Anggaran Desa tahun 2023 sebagai pendoman pelaksanaan kegiatan oleh para keuchik/kepala desa.
Dalam Perbup yang segera diteken tersebut mengatur bahwa 10 persen dari anggaran desa masing-masing desa diperuntukkan untuk merehap rumah duafa atau rumah warga miskin. Untuk itu itu Pj Bupati meminta masing-masing keuchik segera mencari data satu rumah warga yang betul-betul tidak layak huni untuk direhap dengan anggaran desa setempat.
Pada kesempatan itu Pj Bupati Abdya sempat bertanya apakah benar informasi yang menjelaskan ada warga Abdya yang tidak makan. Sanking miskinnya warga tersebut diinformasikan bahwa warga tersebut memungut padi dari sisa tanaman padi yang telah dipanen milik petani lain. Informasi tersebut dikatakan para keuchik adalah tidak benar.
Menyangkut data rumah duafa, Kadis Perkim dan LH Abdya, Rahwadi AR ST menjelaskan dari 152 desa masih sekitar 62 desa hingga sekarang belum melaporkan data rumah duafa daerahnya. Terkait fakta ini, Pj Bupati minta keuchik mempercepat pengiriman data rumah warga miskin.
Dalam Perbup tentang angaran desa 2023 juga tercantum kenaikan honor keuchik Rp 50 ribu rupiah sehingga menjadi Rp 2,5 juta per bulan, ditambah tunjangan Rp 500 ribu rupiah, tapi tergantung kinerja terutama menyangkut keberhasilan pengumpulan pajak PBB.
Upaya memaksimal kinerja keuchik mengumpulkan PBB, maka Keuchik Pantee Perak, Susoh, Musliadi dan Keuchik Keude Manggeng, T Iskandar minta Pj Bupati membuat surat penegasan bahwa setiap pengurusan administrasi fi desa harus melampirkan tanda bukti lunas PBB.
Pembahasan Perbup sempat berjalan sangat alot menyangkut kenaikan honor aparatur desa, tata laksana masjid/mushalla dan pelaksana lain di masing-masing gampong. Akhirnya ditampung kenaikan kenaikan sekitar Rp 150 ribu dari sebelumnya.
Namun, Kepala DPMP4 Abdya, Nur Afni Muliana pada kesempatan itu mengingatkan bahwa kenaikan honor yang terlalu siginifikan akan berdampak terhadap kegiatan yang telah direncanakan di setiap desa.
Rapat berlangsung seru ketika membahas rencana pengadaan sepeda motor (sepmor) sebagai kendaraan operasional keuchik pengganti kendaraan sekarang ini yang telah berumur sekitar 6 tahun. Rapat menjadi alot karena ada satu keuchik , yaitu Keuchik Pantee Perak Musliadi tidak setuju pengadaan sepmor menggunakan angaran desa, kecuali menggunakan dana APBK.
Sementara para keuchik lainnya menyatakan sangat setuju, malah mereka mengusulkan pengadaan sepmor jenis Yamaha NMAX. Khusus menyangkut pengadaan sepmor ini rapat dipimpin langsung oleh Ketua Forum Keuchik Abdya, Veny Kurnia dan hasilnya setuju pengadaan sepmor menggunakan anggaran desa.
Pj Bupati Darmansah menyerahkan langsung atas kesepakatan para keuchik menyangkut soal pengadaan sepmor operasional. “Saya tak masalah, pengadaan (sepmor) boleh, tidak ada pengadaan sepmor juga tidak apa-apa,” kata Darmansah.
Setelah makan siang, rapat percepatan pelaksanaan pembangunan tahun 2023 berlanjut di Oproom Kangtor Abdya. Dipimpin Pj Bupati Darmansah, didampingi Sekda Salman Alfarisi, dihadiri seluruh Pimpinan SKPK.
Rapat berlangsung hingga sore itu, Pj Bupati Darmansah meningingatkan bahwa hari kerja tahun 2023 sudah dimulai sejak 2 Januari. Tidak lalai, semua harus fokus untuk percepatan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran.(*)
Penulis: Zainun Yusuf (Aceh Barat Daya)
