JAKARTA | ACEHHERALD – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini sedang melakukan bersih-bersih pada dana pensiun perusahaan pelat merah. Pasalnya dapen bermasalah di tubuh perusahaan BUMN sebesar 65%. Artinya, hanya 35% saja yang memiliki dapen sehat.

Bahkan, kondisi ini dikhawatirkan menjadi bom waktu gagal bayar satu atau dua tahun ke depan. Salah satu masalah yang sudah muncul dan terdeteksi adalah telah terjadinya defisit kecukupan dapen BUMN. Antara lain, defisit kecukupan dana atau unfinded sebesar Rp 9,8 triliun pada tahun 2021.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan, pastinya hal itu akan berdampak pada kesejahteraan karyawan BUMN saat memasuki pensiun.

Menurutnya, dana pensiun BUMN bermasalah kerap kali terjadi lantaran dikorupsi secara halus oleh para pejabat pengelola dana pensiun dengan modus operandi melakukan investasi di saham-saham yang tidak masuk saham blue chips atau saham saham gorengan.

“Nah biasanya pengurus dana pensiun akan mendapatkan fee besar setelah Kong kalikong dengan pemilik emiten saham gorengan,” ujarnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (17/2).

Sehingga, kata Arief, sangat sulit dibuktikan kejahatan oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut jika dana pensiun BUMN raib.

Dengen demikian, Federasi Pekerja BUMN Bersatu mendukung penuh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK untuk turun tangan menyelidiki raibnya Dana Pensiun pekerja BUMN yang jumlahnya triliunan rupiah karena dikorup dengan cara cara halus.

“Dengan dalih investasi di pasar modal dan banyak membeli aset aset yang tidak produktif,” pungkasnya.

Sumber: CNBC Indonesia