OSLO | ACEH HERALD-
Dana pensiun terbesar Norwegia KLP telah mengumumkan rencana melepaskan asetnya dari 16 perusahaan terkait dengan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki. Di antara perusahaan yang terdaftar yang mengelola aset senilai 95 miliar dolar AS adalah raksasa peralatan telekomunikasi Motorola.
“Motorola dan perusahaan lain berisiko terlibat dalam pelanggaran hukum internasional. Divestasi dari Motorola Solutions adalah keputusan langsung atas peran pengawasannya di wilayah pendudukan,” kata KLP dalam sebuah pernyataan.
Divestasi raksasa pensiun itu terjadi setelah PBB menerbitkan daftar 112 perusahaan dengan kegiatan yang terkait dengan permukiman Israel yang ilegal menurut hukum internasional. Menanggapi ini, pemerintah Israel mengutuk daftar PBB yang termasuk perusahaan seperti Airbnb, Expedia, dan Tripadvisor.
Lima bank yang memfasilitasi dan membiayai pembangunan perumahan di wilayah Palestina yang diduduki dan kelompok teknik dan konstruksi juga didivestasi oleh KLP. Jumlah total saham dan obligasi perusahaan yang didivestasi oleh KLP dari perusahaan yang beroperasi di permukiman Israel 32 juta dolar AS.
Dikutip Middle East Eye, Selasa (6/7/2021), analis KLP Kiran Aziz menekankan perusahaan memiliki tanggung jawab menghormati dan melindungi hak asasi manusia di negara tempat mereka beroperasi.
“Konflik dapat berarti risiko pelanggaran hak asasi manusia yang sangat tinggi,” kata Aziz dalam sebuah pernyataan.
Aziz menilai perusahaan yang beroperasi di zona konflik harus berhati-hati menghindari keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia dan untuk melindungi individu yang rentan.
Sebelumnya, KLP mengurangi aset pelabuhan India dan grup logistik Adani Ports karena hubungannya dengan pemerintah militer Myanmar.
Pada Mei lalu, dana kekayaan negara Norwegia juga mengecualikan perusahaan yang terkait dengan konstruksi dan real estat karena koneksi mereka ke permukiman Israel.
