BANDA ACEH I ACEHHERALD

UNTUK menghasilkan Pejabat Bupati/Walikota pengganti bupati/walikota defentif yang masa jabatannya habis sebelum tahun 2024, yang benar benar kapabel dan mampu memahami karakter daerah, maka penetapannya hendaknya juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota setempat.

Hal itu diungkapkan Koordinator Forum  Komunikasi Pemerintahan Kabupaten/Kota (FKKA) yang juga Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Kamis (14/04/2022) malam, dalam sebuah bincang lepas dengan awak media.

Menurut Aminullah, pelibatan itu bisa juga dalam bentuk koordinasi dan saling sharing antara pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, terutama di Aceh. Dengan cara itu akan dihasilkan pemimpin pemerintahan yang lebih mumpumi terutama dalam memahami kompleksitas akar permasalahan di daerah. “Jujur saja, hal itu belum tentu sepenuhnya dimiliki oleh sosok yang didatangkan ke daerah. Jika dikoordinasikan, setidaknya kami bisa memberi masukan pada hal hal yang sifatnya krusial, demi kemasalahatan daerah di masa selanjutnya,” kata Aminullah.

Walikota Banda Aceh itu menambahkan, setiap kepala daerah yang telah menduduki masa jabatan hampir lima tahun, tentu mengetahui kondisi riil daerah serta kapabilitas staf. Dan tentu saja juga lebih memahami potensi dan akar permasalahan sosial sekalipun. “Dengan pemahaman yang lebih komplit, termasuk dari sisi sosial, tentu menjadi modal yang kuat untuk mnghasilkan figur suksesor sementara yang lebih mumpuni dalam mengendalikan pemerintahan selama masa transisi,” tutur Aminullah.

Ketika ditanya apakah sikap ini sudah dibicarakan dengan anggota forum FKKA lainnya, Aminullah menyatakan hal itu sudah dikordinasikan secara informal, dalam rangkaian pertemuan sebelumnya, serta dalam kesempatan secara informal lainnya. “Intinya kami sepakat agar pemerintah kabupaten/kota dilibatkan, dengan nawaitu agar terciptanya kondusivitas daerah yang lebih baik, serta terpilihnya kader yang benar benar memahami karakter daerah secara mendalam,” tandas Aminullah.

Ketika ditanya apakah dirinya ada menyiapkan kader untuk menjadi suksesor sebagai pj di Kota Banda Aceh, Aminullah dengan terbuka menyatakan ia memulangkan pada ketentuan yang ada. Namun ia memastikan dirinya siap untuk diajak konsultasi dan koordinasi terkait penetapan Pj tersebut. Sebagai bentuk kontribusi untuk terwujudnya Banda Aceh yang kondusiv di masa transisi nantinya,