BANDA ACEH | ACEHHERALD.com – Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki mengatakan, perlu upaya konkret untuk pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, seperti yang dilakukan Panwaslih. Sebab, Panwaslih sebagai lembaga pengawas dan mengawal pesta demokrasi di Aceh, memiliki peranan yang sangat vital untuk itu.
Hal itu dikatakan Achmad Marzuki saat menerima audiensi Panwaslih Provinsi Aceh, Selasa (1/8/23).
Dalam kesempatan itu ia meminta jajaran SKPA khususnya Badan Kesbangpol Aceh, Satpol PP dan WH Aceh hingga Bappeda Aceh untuk dapat melanjutkan komunikasi yang intens dengan Panwaslih.
Anggota Panwaslih Aceh Agus Syahputra, Fahrul Rizha Yusuf, Maitanur, Safwani dan Yusriadi turut menyampaikan harapannya agar Pemerintah Aceh dapat melakukan penertiban alat peraga sosialisasi oleh peserta Pemilu. Pihaknya menilai hal tersebut telah menjurus kepada kampanye Pemilu.
Pihaknya juga mengusulkan tanah hibah dari Pemerintah Aceh yang nantinya akan digunakan untuk membangun kantor Panwaslih Provinsi Aceh.
Pihaknya juga mengakui, pertemuan ini merupakan pertemuan koordinasi pertama bagi pimpinan Panwaslih Provinsi Aceh periode 2023-2028 dengan Pj Gubernur Aceh.
Dalam agenda itu, Panwaslih Aceh juga menyampaikan perkembangan terkini mengenai proses seleksi calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota se-Aceh untuk periode 2023-2028 yang saat ini telah memasuki tahapan fit and proper test dan calon terpilih akan rencananya akan dilantik pada tanggal 15 Agustus 2023.
Diketahui, dalam pertemuan tersebut Pimpinan Panwaslih Provinsi Aceh juga turut didampingi Kepala Sekretariat beserta jajarannya.
Menyahuti perihal tersebut, Achmad Marzuki meminta penjelasan konkret mengenai pengajuan tanah hibah untuk kantor Panwaslih Provinsi Aceh. Ia juga meminta pihak terkait dapat melakukan penertiban alat peraga sosialisasi hingga pembahasan dan perencanaan dana hibah untuk Pilkada Serentak tahun 2024.
Penulis : Andika Ichsan/Banda Aceh
