BANDA ACEH │ ACEH HERALD
Pemerintah Aceh mempersilakan kembali dayah-dayah di Aceh melakukan aktivitasnya seperti biasa. Namun, disyaratkan tetap menjaga protokol kesehatan. Kebijakan mengizinkan dimulainya kembali proses belajar-mengajar di dayah tertuang dalam Surat Gubernur Aceh Nomor 440/7713/2020, tanggal 28 Mei 2020, perihal Kerja Sama Puskesmas dan Dayah Terhadap Protokol Kesehatan di Dayah.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Usamah El-Madny meliburkan proses belajar mengajar di dayah karena pandemi corona virus desease 2019 (Covid-19). Sementara santri dipulangkan ke orang tua masing-masing. Kebijakan tersebut dikeluarkan melalui surat nomor 440/234/2020, tanggal 16 Maret 2020.
Pascaberakhirnya kebijakan tersebut, kini Pemerintah Aceh telah mempersilakan kembali dayah-dayah untuk melanjutklan proses belajar mengajar. Menurut Usamah, kebijakan itu dikeluarkan merespons situasi dan kondisi perkembangan Covid-19 setelah berakhirnya kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 di wilayah Aceh. Sesuai Instruksi Gubernur Aceh Nomor 04/INSTR/2020 tanggal 27 Maret 2020, larangan melakukan semua kegiatan pendidikan yang bersifat mengumpulkan massa berakhir pada 30 Mai 2020.
“Karena itulah, Pemerintah Aceh mempersilakan kembali dayah-dayah di Aceh melakukan aktivitasnya seperti biasa, dengan tetap menjaga protokol kesehatan,” ungkap kepada wartawan, Usamah, Jumat (29/5/2020).
Dengan kembali dimulainya PBM di Dayah, menurut Usamah, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meminta pimpinan dayah di seluruh Aceh, agar berkoordinasi dengan bupati/wali kota melalui dinas dayah kabupaten/kota dan Gugus Tugas Covid 19 kabupaten/kota, terkait prosedur, mekanisme, dan standar operasional pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 yang harus diberlakukan di lingkungan dayah saat proses belajar-mengajar dimulai.
Usamah menambahkan, pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 di lingkungan dayah ini penting—disamping terus berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT—sebagai bagian ikhtiar agar lingkungan dayah dan Aceh pada umumnya dijauhkan dari bala ini.
Usamah menjelaskan ada dua yang perlu diperhatikan saat dayah bisa memulai aktivitas belajar-mengajar. Untuk dayah salafiah, kebijakannya diserahkan pada pimpinan dayah, setelah terlebih dulu berkoordinasi dengan dinas dayah dan Gugus Tugas Covid-19 di kabupaten/kota masing-masing.
“Kedua, untuk dayah terpadu dan dayah tahfidz yang menggunakan kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, agar menyesuaikan dengan kebijakan dari kedua instansi tersebut,” ungkapnya.
Kata dia, melalui surat tersebut, Plt Gubernur Aceh mengajak pimpinan dayah agar sebelum santri, tenaga pendidik dan kependidikan, tamu, serta pihak lain pertama kali memasuki lingkungan dayah, wajib mengukur suhu tubuh sesuai dengan protokol Covid-19.
“Jika ada yang suhu tubuhnya di atas 38 derajat celcius, untuk sementara waktu tidak diperkenankan masuk kompleks dayah. Direkomendasikan memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan milik pemerintah,” harap Usamah.
Menurut dia, dalam rangka membantu pimpinan dayah melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 di lingkungan dayahnya, Plt Gubernur Aceh juga meminta melalui bupati/wali kota agar semua puskesmas di wilayah dayah berada, memfasilitasi, melaksanakan, dan mengawasi secara kolektif protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19 dalam lingkungan lembaga pendidikan tertua di Aceh ini.
Usamah mengatakan, dalam beberapa hari ini Dinas Pendidikan Dayah Aceh bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Aceh juga akan melakukan rapid test secara representatif pada dayah-dayah di Aceh.
PENULIS : YUSWARDI
